Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Hukum

Bea Cukai Tanjung Perak Bongkar Penyelundupan Ekspor Merkuri Cair 3,4 Ton

KAMIS, 30 JULI 2026 | 22:17 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Bea Cukai Tanjung Perak membongkar penyelundupan merkuri cair 3,4 ton yang hendak diekspor ke Burkina Faso. Merkuri cair ini disisipkan di keramik.

Tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tanjung Perak melakukan pemeriksaan ekspor atas di area pemeriksaan PT Terminal Petikemas Surabaya. PEB yang diperiksa disebut sebagai keramik dengan jumlah 900 karton. 

Dalam pemeriksaan terdapat barang berupa cairan berwarna silver dikemas dalam kemasan botol sebanyak 251 botol dan dalam bentuk jeriken sebanyak 71 buah. 


"Yang setelah dilakukan uji laboratorium oleh BLBC Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut berupa merkuri dalam bentuk cair, jumlah 251 botol dan 71 jeriken," demikian informasi yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Sebelumnya, pada Rabu, 22 Juli 2026 telah diterbitkan NHI oleh Kepala Seksi P2 Bea Cukai Tanjung Perak atas PEB nomor 131146 tanggal 20 Juli 2026 dan dilakukan Stop System pada tanggal 22 Juli 2026 pukul 10.49 WIB.

Nilai barang dan/atau kerugian negara dari temuan ini kurang lebih Rp17,5 miliar. Bea Cukai menyebut tujuan negara dari eksportasi ini adalah Burkina Faso, di mana top komoditi unggulan negara tersebut adalah emas yang menyumbang hampir 75 hingga 85 persen total nilai ekspor negara.

"Bahwa merkuri digunakan sebagai amalgamasi emas, yaitu metode ekstraksi atau pemisahan emas dari bijih batuan menggunakan raksa (merkuri/Hg). Di mana biaya sangat murah, proses cepat dan operasi produksi sederhana. Namun memiliki dampak negatif toksisitas tinggi, pencemaran lingkungan dan efisiensi terbatas hanya untuk emas murni berukuran kasar," ujar keterangan itu.

Uji laboratorium BLBC Kelas I Surabaya dengan nomor SHPIB-1692/BLBC.3/2026 tanggal 28 Juli 2026, memperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut adalah Merkuri. Pelaku diduga melanggar Pasal 103 huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta diduga melanggar pasal 3 ayat 6 UU nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri).


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya