Tokoh Pendidikan Papua, Sergius Womsiwor. (Foto: Dokumentasi MPSI)
Tokoh Pendidikan Papua, Sergius Womsiwor, mengingatkan bahwa percepatan pembangunan di Papua harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas pendidikan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan strategis akan memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan apabila dimulai dari pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Sergius dalam Konsultasi Publik bertajuk "Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul" yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat, 24 Juli 2026.
Menurut Sergius, hingga saat ini dunia pendidikan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya angka anak putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), hingga belum optimalnya perhatian terhadap ketersediaan tenaga pendidik maupun pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.
"Persoalan pendidikan di Papua tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sekolah, tetapi juga menyangkut akses, ketersediaan guru, serta dukungan terhadap kebutuhan dasar anak-anak agar mereka dapat mengikuti proses belajar secara berkelanjutan," ujar Sergius dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.
Dalam konteks pembangunan, termasuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berlangsung di Papua, Sergius menilai perhatian terhadap pendidikan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan.
"Pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat yang optimal apabila diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak masyarakat adat di wilayah yang mengalami transformasi pembangunan," ungkapnya.
Sebagai salah satu solusi, Sergius memperkenalkan model layanan pendidikan inklusif melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan pendekatan berbasis asrama. Model tersebut, menurutnya, telah memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang selama ini belum mampu menjangkau pendidikan formal karena berbagai keterbatasan.
"Melalui PKBM berbasis asrama, anak-anak tetap dapat memperoleh layanan pendidikan sekaligus pembinaan karakter dalam lingkungan yang mendukung proses belajar mereka," jelas dia.
Sergius menjelaskan bahwa pendekatan tersebut telah menunjukkan hasil yang positif. Sejumlah peserta didik yang mengikuti program PKBM berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memperoleh pekerjaan, bahkan mengabdikan diri sebagai aparatur negara.
"Pengalaman ini menunjukkan bahwa ketika akses pendidikan diberikan secara merata, anak-anak Papua memiliki kemampuan untuk berkembang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun negara," ungkapnya lagi.
Sergius berharap pemerintah terus memperkuat kebijakan pendidikan melalui pengembangan PKBM, penyediaan tenaga pendidik yang memadai, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta perluasan akses layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T.
Ia menilai upaya tersebut memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat agar pendidikan berbasis komunitas dapat berkembang secara berkelanjutan.
"Ketika pendidikan nonformal berbasis komunitas dikembangkan dengan baik dan didukung nilai-nilai multikultural, maka pendidikan tidak hanya memperluas akses belajar, tetapi juga memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat. Inilah fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan kampung yang berkeadilan, inklusif, dan tetap berakar pada identitas budaya Papua," pungkas Sergius.
