Berita

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal (rompi oranye) usai ditetapkan tersangka.

Nusantara

KPK Periksa Empat Pimpinan DPRD Tulungagung

Dalami Dugaan Pemerasan Bupati Sunu
JUMAT, 17 JULI 2026 | 16:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Kali ini, empat pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Hari ini tim penyidik memanggil empat orang pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur," ujar Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

Empat legislator yang dipanggil yakni Ketua DPRD Tulungagung Marsono dari PDIP. Selain itu, tiga wakil ketua DPRD, yakni Abdulah Ali Munib dari PKB, Ebin Sunaryo dari Partai Gerindra, dan Sabar dari Partai Nasdem.


Pemeriksaan mereka dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret Bupati Sunu.

Kasus bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 10 April 2026. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 18 orang dan kemudian menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Gatut Sunu Wibowo serta ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Keduanya ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sejak 11 April 2026.

Dalam konstruksi perkara, Sunu diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa para pejabat menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat untuk mengendalikan bawahannya. Ia juga diduga meminta setoran kepada sedikitnya 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD), baik secara langsung maupun melalui ajudannya.

Tak hanya itu, Sunu diduga mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengatur pemenang lelang serta meminta jatah hingga 50 persen dari nilai anggaran pada sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Dari total permintaan uang sekitar Rp5 miliar, KPK menduga Sunu telah menerima sedikitnya Rp2,7 miliar dari praktik tersebut.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya