Berita

Seorang karyawati (kiri) bersama kuasa hukumnya Ermelina Singereta (kanan) melaporkan MRN ke Polda Meteo Jaya pada Senin, 13 Juli 2026. (Foto: Dokumentasi Polda Metro Jaya)

Hukum

Karyawati di Cikarang Laporkan Oknum Ketua Serikat Pekerja ke Polisi

RABU, 15 JULI 2026 | 18:44 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Seorang karyawati berusia 22 tahun melaporkan ketua serikat pekerja perusahaan elektronik di Cikarang berinisial MRN ke Polda Metro Jaya, pada Senin, 13 Juli 2026.

MRN dilaporkan karena keterlibatan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

Laporan itu teregister dengan nomor STTLP/B/5095/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA Tanggal 13 Juli 2026


Kuasa hukum korban, Ermelina Singereta, mengatakan terlapor diduga memanfaatkan posisi, pengaruh, dan kewenangannya di lingkungan kerja guna melakukan serangkaian tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual berbasis relasi kuasa.

Bahkan, korban mengaku mengalami bujuk rayu, intimidasi, sampai dengan tekanan agar bersedia menjalin hubungan pribadi dan menikah secara siri dengan terlapor. 

"Sejak mulai bekerja MRN diduga berulang kali melakukan pendekatan yang tidak diinginkan, terlapor melakukan bujuk rayu, mengintimidasi, memarahi korban, hingga beberapa kali mengajak korban bertemu di hotel," tutur Ermelina dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026.

Sebagai karyawan kontrak, korban pun takut karena dirinya berada dalam posisi yang rentan, bahkan korban mengaku beberapa kali diancam kontrak kerjanya tidak diperpanjang apabila tidak mengikuti keinginan terlapor.

"Korban tetap menolak dan berusaha menghindari berbagai ajakan itu dengan berbagai alasan, termasuk alasan lembur dan pekerjaan," kata Ermelina.

Korban pun melaporkan terlapor ke Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) karena mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik, psikis, serta kerugian ekonomi dan sosial.

Selain ke Polda Metro Jaya, korban juga telah mengajukan pengaduan kepada Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya