Berita

Menlu AS Marco Rubio (Foto: X)

Dunia

AS Luncurkan Kampanye Besar-besaran Lawan ICC

SELASA, 14 JULI 2026 | 16:33 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Amerika Serikat secara resmi meluncurkan kampanye besar-besaran untuk melumpuhkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). 

Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS, kampanye itu akan melibatkan seluruh instrumen pemerintahan guna melemahkan kemampuan operasional ICC, sekaligus mencegah lembaga tersebut menargetkan personel militer maupun pejabat Amerika Serikat. 

Washington berpendapat bahwa ICC tidak memiliki kewenangan mengadili warga negara Amerika karena AS tidak pernah menjadi pihak dalam Statuta Roma. 


Pemerintah AS juga menyoroti penyelidikan yang pernah dibuka ICC terhadap personel militer dan aparat intelijennya telah melampaui kewenangan badan internasional tersebut. 

"Rakyat Amerika tidak pernah menyetujui hal ini, dan semua presiden Amerika sejak ratifikasi ICC tetap berpendapat bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga Amerika," tegas pernyataan tersebut.

Lebih jauh, AS menuduh ICC tengah berupaya memposisikan diri sebagai lembaga supranasional yang berada di atas negara berdaulat. 

Dalam pandangan Washington, pengadilan itu berpotensi menjadi alat global yang dapat menuntut pejabat dan prajurit Amerika tanpa akuntabilitas.

Sebagai bagian dari kampanye itu, Departemen Luar Negeri AS akan menggalang dukungan diplomatik dengan mendorong negara-negara mitra menarik diri dari ICC. 

Washington juga meminta negara-negara yang tidak menjadi anggota Statuta Roma untuk memanfaatkan jaringan diplomatik mereka guna mengambil langkah serupa, sembari meningkatkan pengawasan terhadap negara yang tetap mengakui kewenangan ICC meski bergantung pada bantuan keamanan Amerika.

Selain tekanan diplomatik, AS tengah mempertimbangkan serangkaian langkah hukuman, termasuk pencabutan visa dan larangan perjalanan bagi personel ICC, serta perluasan sanksi terhadap lembaga tersebut dan organisasi yang berafiliasi dengannya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya