Berita

Menlu AS Marco Rubio (Foto: X)

Global

AS Luncurkan Kampanye Besar-besaran Lawan ICC

SELASA, 14 JULI 2026 | 16:33 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Amerika Serikat secara resmi meluncurkan kampanye besar-besaran untuk melumpuhkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). 

Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS, kampanye itu akan melibatkan seluruh instrumen pemerintahan guna melemahkan kemampuan operasional ICC, sekaligus mencegah lembaga tersebut menargetkan personel militer maupun pejabat Amerika Serikat. 

Washington berpendapat bahwa ICC tidak memiliki kewenangan mengadili warga negara Amerika karena AS tidak pernah menjadi pihak dalam Statuta Roma. 


Pemerintah AS juga menyoroti penyelidikan yang pernah dibuka ICC terhadap personel militer dan aparat intelijennya telah melampaui kewenangan badan internasional tersebut. 

"Rakyat Amerika tidak pernah menyetujui hal ini, dan semua presiden Amerika sejak ratifikasi ICC tetap berpendapat bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga Amerika," tegas pernyataan tersebut.

Lebih jauh, AS menuduh ICC tengah berupaya memposisikan diri sebagai lembaga supranasional yang berada di atas negara berdaulat. 

Dalam pandangan Washington, pengadilan itu berpotensi menjadi alat global yang dapat menuntut pejabat dan prajurit Amerika tanpa akuntabilitas.

Sebagai bagian dari kampanye itu, Departemen Luar Negeri AS akan menggalang dukungan diplomatik dengan mendorong negara-negara mitra menarik diri dari ICC. 

Washington juga meminta negara-negara yang tidak menjadi anggota Statuta Roma untuk memanfaatkan jaringan diplomatik mereka guna mengambil langkah serupa, sembari meningkatkan pengawasan terhadap negara yang tetap mengakui kewenangan ICC meski bergantung pada bantuan keamanan Amerika.

Selain tekanan diplomatik, AS tengah mempertimbangkan serangkaian langkah hukuman, termasuk pencabutan visa dan larangan perjalanan bagi personel ICC, serta perluasan sanksi terhadap lembaga tersebut dan organisasi yang berafiliasi dengannya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya