EKONOMI Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apa indikatornya? Pertama, rupiah melemah. Tembus di atas Rp18.000 per dolar AS. Kedua, IHSG terus turun selama enam bulan berturut-turut. Berada di bawah Rp6.000. Ini baru terjadi dalam sejarah.
Ketiga, banyak perusahaan melakukan PHK, sehingga pemerintah terpaksa harus membuat satgas PHK. Keempat, angka pengangguran dan tingkat kemisikinan otomatis naik. Kondisi ini mengakibatkan deflasi (lemahnya daya beli) yang berkepanjangan.
Kelima, karena PHK dan angka kemiskinan naik, maka tingkat kriminalitas juga naik. Keadaan ini mendorong aparat mewacanakan satgas begal di Jakarta.
Memang betul bahwa orang desa tidak butuh dolar AS. Tapi akibat dolar AS naik, bahan baku juga ikut naik. Bahan baku naik, modal produksi juga ikut naik. Kalau modal produksi naik, harga-harga di toko naik juga. Harga barang naik mengakibatkan daya beli masyarakat turun.
Kalau jumlah pembelinya terus turun, maka produksi juga ikut turun dan ini mengakibatkan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi.
Efisiensi perusahaan melahirkan kebijakan PHK. PHK menyebabkan bertambahnya angka pengangguran, dan pengangguran menaikkan angka kemiskinan. Begitulah siklus ekonominya.
Keadaan ini sebagian karena warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya, sebagian lagi dipicu oleh situsi global, terutama perang AS-Iran yang memanas lagi dan mengancam krisis energi.
Sebagian lainnya disebabkan oleh performa kebijakan pemerintah saat ini yang belum menunjukkan kemampuannya mengatasi masalah warisan dan kekinian.
Sebaliknya, kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), kecurigaan publik terhadap Koperasi Merah Putih (KMP), pemangkasan terhadap dana Transfer Ke Daerah (TKD) dan struktur kolegialisme pemerintahan membuat kepercayaan publik terus tergerus
Ancaman krisis ekonomi dan menipisnya kepercayaan publik berpotensi menciptakan kerentanan yang bisa berakibat fatal secara politik bagi Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, ada setidaknya empat kekuatan di luar istana yang berkepentingan jika Prabowo tidak lanjut periode kedua.
Empat kekuatan itu adalah pertama, Joko Widodo alias Jokowi dan Geng Solo-nya. Geng Solo itu PSI, Gibran Rakabuming Raka yang sedang duduk di kursi wapres, pendukung Jokowi yang masih ada di Polri dan TNI, juga sebagian taipan yang ikut besar bersama kekuasaan Jokowi selama dua periode. Selain basis massa Jokowi yang masih cukup kuat, terutama di wilayah "kaum abangan".
Kedua, Megawati Soekarnoputri dan PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan terbesar jumlah kursinya di DPR. Megawati menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang, setelah disentil oleh Jazilul Fawaid, ketua Fraksi PKB.
PDIP punya kader bernama Puan Maharani yang saat ini menjadi ketua DPR. Posisi yang sangat strategis jika ada situasi bangsa yang tidak kondusif. Meski rumor yang beredar bahwa Puan tersandera. Dalam situasi darurat, penyanderaan terhadap Puan, jika itu ada, tidak akan berlaku lagi.
Ketiga, ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan partai Demokratnya. Publik membaca ambisi SBY untuk menjadikan anaknya presiden, atau minimal wakil presiden. Ini naluri wajar seorang ayah politisi. Sebagaimana juga Jokowi yang ingin anak-anak dan menantunya sukses di dunia politik.
Keempat, Anies Baswedan yang elektabilitasnya terus membuntuti Prabowo. Ingat Prabowo, ingat Anies. Begitu publik mempersepsi. Anies telah diposisikan publik menjadi tokoh oposisi paling kuat. Bahasa sederhananya, Anies adalah ikon oposisi bagi Prabowo.
Di belakang Anies ada sejumlah tokoh besar, partai yang potensial memberi dukungan, juga basis massa yang cukup militan.
Keempat kekuatan di atas, Jokowi dan Geng Solo, Megawati dan PDIP, SBY-AHY dan Partai Demokrat serta Anies Baswedan dan barisan pendukungnya yang militan tidak akan terakomodir kepentingan politiknya selama presidennya adalah Prabowo.
Apa artinya? Kepentingan politik ke-mpat kekuatan ini akan mendapatkan area kompetisinya jika Prabowo tidak mencalonkan lagi di 2029.
Keempat kekuatan ini kompak menginginkan Prabowo tidak nyapres di Pilpres 2029. Kenapa? Karena tidak ada titik temu kepentingan politik mereka di Prabowo.
Kecuali jika Prabowo ambil cawapresnya adalah Gibran. Maka, tiga kekuatan lainnya akan secara militan melakukan perlawanan.
Begitu juga jika Prabowo ambil cawapresnya salah satu dari AHY, Puan Maharani atau Anies Baswedan, maka tiga kekuatan lainnya akan memberikan perlawanan yang boleh jadi sangat sengit.
Prabowo punya peluang menaikkan kekuatan politiknya hanya melalui sektor ekonomi. Jika IHSG membaik, rupiah menguat, lapangan kerja semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai enam persen, daya beli masyarakat naik, dan indikator-indikator ekonomi lainnya semakin baik, maka dukungan rakyat kepada Prabowo akan menguat dan perlawanan politik di luar istana akan dengan sendirinya melemah. Berlaku juga hukum sebaliknya.
Ini semua bergantung kebijakan Prabowo kedepan, dan juga bagaimana kemampuan Prabowo mengawal proses teknis kebijakan itu di lapangan.
Ini yang akan menentukan nasib politik Prabowo: apakah akan sampai 2029 dan mencalonkan lagi untuk periode kedua, atau justru ada petaka di tengah jalan.
Tony RosyidPengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
