Arah Diplomasi PBNU Dinilai Belum Berdampak bagi Nahdliyyin

Forum Bersama Nahdliyin (Forbes) NU 26 menggelar Rembuk Warga NU se-Jabodetabek Seri 3 di Setahun Kemarin Coffee, Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Minggu, 12 Juli 2026.

Mengusung tema "NU di Tengah Badai Dunia Baru: Menggugat Arah Diplomasi PBNU & Jebakan Normalisasi Israel", forum tersebut membahas arah diplomasi internasional Nahdlatul Ulama (NU), tata kelola organisasi, hingga posisi NU dalam merespons dinamika geopolitik global.

Diskusi menghadirkan pengamat politik dari The Australian National University, Prof. Greg Fealy, akademisi Prof. Dr. KH. Hanief Saha Ghafur, serta Ketua Program Studi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Robi Sugara.

Dalam paparannya, Greg Fealy menilai sejumlah inisiatif diplomasi internasional yang digagas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, seperti Religion Twenty (R20) dan Humanitarian Islam, belum memberikan dampak yang signifikan bagi warga Nahdliyin di tingkat akar rumput.

Menurut Greg, berbagai agenda internasional tersebut perlu diimbangi dengan penguatan basis sosial-keagamaan agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

"Saya menilai tidak banyak karya dari inisiatif-inisiatif diplomatis Gus Yahya, terutama untuk NU. Lebih baik Gus Yahya lebih banyak memperhatikan usaha-usaha yang menitikberatkan pada kepentingan NU," ujarnya.

Greg juga menyoroti penunjukan Holland Taylor sebagai tokoh yang pernah menempati posisi strategis dalam lingkaran PBNU. Menurutnya, langkah tersebut merupakan keputusan yang problematis karena dinilai tidak didukung pemahaman yang memadai mengenai Islam, sejarah Islam Indonesia, maupun perkembangan dunia Islam secara umum.

"Terakhir, peranan Holland Taylor menurut saya sangat problematis (di kepengurusan PBNU). Karena pemahaman beliau tentang Islam, isu Islam, sejarah Islam di Indonesia dan juga dunia sangat tipis," terangnya.

Sementara itu, Dr. Robi Sugara menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi masyarakat sipil, termasuk dalam menjalankan diplomasi internasional. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada pendanaan negara berpotensi memengaruhi kebebasan organisasi dalam menyampaikan sikap terhadap berbagai persoalan kemanusiaan dan isu global.

Di sisi lain, Prof. Dr. KH. Hanief Saha Ghafur menyoroti perlunya penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan prinsip good governance, pengawasan internal yang efektif, serta mekanisme perlindungan kelembagaan. Menurutnya, penguatan organisasi dari dalam merupakan prasyarat sebelum NU memperluas perannya di tingkat internasional.

Forum juga membahas isu Palestina dan wacana normalisasi hubungan dengan Israel. Para pembicara berpandangan bahwa NU perlu tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina sesuai nilai-nilai perjuangan organisasi.

Dalam konteks tersebut, Robi Sugara mengusulkan agar semangat Fatwa Resolusi Jihad dipahami kembali sebagai landasan moral dalam membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk penindasan.

Sebagai hasil diskusi, peserta Rembuk Warga NU Seri 3 menyampaikan sembilan rekomendasi kepada PBNU, yaitu:
1. Memperkuat mekanisme pengawasan organisasi untuk mencegah masuknya kepentingan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai NU.
2. Mengembalikan orientasi organisasi pada khittah Nahdlatul Ulama dan menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.
3. Mendorong penguatan kemandirian pembiayaan organisasi guna menjaga independensi kelembagaan.
4. Mengevaluasi model diplomasi internasional agar lebih berbasis kebutuhan warga dan pendekatan people-to-people diplomacy.
5. Mengoptimalkan fungsi Majelis Tahkim dan Dewan Etik dalam penegakan etika organisasi.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap sumber pendanaan serta program-program kerja sama internasional.
7. Melakukan penguatan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah.
8. Memastikan setiap program strategis memiliki indikator manfaat yang nyata bagi masyarakat.
9. Merevitalisasi sistem kaderisasi untuk memperkuat kapasitas ideologis, intelektual, dan kepemimpinan kader Nahdlatul Ulama.