Berita

Bedah buku "Jurnalisme untuk Kemanusiaan" karya Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, Dr. Roni Tabroni, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat 10 Juli 2026 (Foto: Istimewa)

Politik

Ketum JMSI: Jurnalisme Harus Menempatkan Nilai Kemanusiaan sebagai Fondasi Utama

SABTU, 11 JULI 2026 | 08:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kemanusiaan harus menjadi fondasi utama dalam praktik jurnalisme. Bagi insan pers, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan bukan sekadar pilihan, melainkan prinsip yang harus dijaga dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, saat menjadi pembicara dalam bedah buku "Jurnalisme untuk Kemanusiaan" karya Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, Dr. Roni Tabroni, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat 10 Juli 2026, 

Diskusi tersebut juga menghadirkan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari, Direktur tvMu Dr. Makroen Sanjaya, dan Ketua Lazismu Ahmad Mujadid Rais sebagai pembedah, serta dibuka oleh Ketua PP Muhammadiyah Dadang Rahmad.


Dalam kesempatan itu, Teguh mengapresiasi peluncuran buku karya Roni Tabroni. Menurutnya, buku tersebut lahir dari kegelisahan terhadap praktik jurnalisme yang dinilai mulai menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, padahal keduanya tidak dapat dipisahkan.

Dengan gaya bercandanya, Teguh bahkan mengusulkan agar pada cetakan berikutnya ditambahkan kata "memang" pada judul buku sehingga menjadi "Memang Jurnalisme untuk Kemanusiaan".

Menurut Teguh, jurnalisme seharusnya bekerja dari "hulu ke hilir". Artinya, media tidak hanya hadir ketika sebuah persoalan telah menimbulkan korban, tetapi juga berperan mendorong pencegahan melalui pengawasan terhadap kebijakan publik.

"Tidak cukup kita hanya bergerak untuk membantu korban kerusakan lingkungan. Ada hal di hulu yang harus kita lakukan untuk memitigasi jatuhnya korban. Misalnya dengan mengawal kebijakan tata kelola lingkungan sehingga tidak merusak alam dan kebijakan pembangunan tidak malah menciptakan ketimpangan yang ekstrem, yang menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan," ujar Teguh.

Karena itu, ia mengibaratkan jurnalisme tidak hanya berfungsi sebagai "pemadam kebakaran", tetapi juga harus mampu mencegah akar persoalan agar tidak berkembang menjadi krisis kemanusiaan.

Teguh juga menyoroti tantangan jurnalisme di era digital yang kerap terjebak dalam logika algoritma sehingga lebih banyak mengejar isu-isu yang bersifat superfisial. Menurutnya, insan pers perlu memiliki kesadaran kolektif agar tidak menjadi "budak algoritma" yang justru menjauhkan media dari isu-isu kemanusiaan yang lebih substansial.

Di akhir paparannya, Teguh berharap diskusi tersebut menjadi momentum bagi para pengelola media untuk kembali meneguhkan komitmen bahwa jurnalisme pada hakikatnya hadir untuk melayani kemanusiaan.

Sementara itu, Roni Tabroni mengatakan buku "Jurnalisme untuk Kemanusiaan" merupakan kelanjutan dari karya sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek teoretis. Buku ini lahir dari dua realitas yang berjalan berdampingan, yakni tantangan jurnalisme di era disrupsi digital dan tingginya semangat filantropi masyarakat Indonesia.

"Berangkat dari dua realitas besar yang selama ini berjalan beriringan namun jarang dipertemukan secara sistematis, yakni dunia jurnalisme yang tengah kehilangan relevansi sosialnya di era disrupsi digital, dan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat paling dermawan di dunia," ujar pria yang juga adalah Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung), dan tetap aktif dalam bidang komunikasi, media, dan kebijakan publik.

Roni menjelaskan, buku tersebut menawarkan paradigma jurnalisme yang tidak hanya melaporkan realitas sosial, tetapi juga berperan sebagai katalisator perubahan. Di dalamnya dibahas berbagai pendekatan konseptual dan panduan praktis, mulai dari framework tiga zona Merah-Kuning-Hijau hingga framework P3 (Penyadaran–Pemberdayaan–Perubahan).

"Buku ini dirancang untuk dapat dipraktikkan oleh lembaga atau individu. Dengan demikian, dapat dijadikan pegangan oleh kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi media, aktivis filantropi, dan konten kreator yang ingin menjadikan karya mereka bukan sekadar produk informasi, melainkan sebuah instrumen perubahan sosial yang nyata," katanya.


Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya