Prabowo Target Pangkas 800 BUMN Bermasalah hingga Akhir 2026

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan hingga 800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan terus mengalami kerugian hingga akhir 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 10 Juli 2026. 

Presiden mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah BUMN mencapai 1.077 perusahaan. Bahkan, ia menduga masih terdapat sejumlah perusahaan turunan seperti anak perusahaan hingga cicit perusahaan.

"Begitu saya dilantik, 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan," ujarnya.

Menurut Prabowo, keberadaan banyak perusahaan yang tidak efisien berpotensi menjadi celah dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu, pemerintah melakukan penertiban terhadap BUMN yang dinilai tidak sehat.

Hingga Juli 2026 sebanyak 240 BUMN bermasalah telah ditutup, dan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 250 perusahaan. 

Prabowo menargetkan hingga Desember 2026 total 800 BUMN yang tidak efisien dan terus merugi akan ditutup.

"Sampai akhir bulan Juli sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres. Sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang rugi terus," ungkapnya.

Prabowo menambahkan, penataan tersebut juga berdampak pada penghematan biaya operasional yang selama ini membebani perusahaan negara.

"Dari gaji direksi saja, overhead-nya mendekati Rp70 triliun. Sudah kita hemat," pungkas Prabowo.