PROGRAM Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu agenda ekonomi paling ambisius yang diluncurkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Melalui pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia, pemerintah ingin memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari sisi tujuan, gagasan ini menawarkan optimisme yang sulit dibantah.
Namun, sebagaimana banyak kebijakan publik berskala besar, tantangan sesungguhnya tidak berhenti pada desain program. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dipercaya oleh publik.
Dalam beberapa pekan terakhir, Koperasi Desa Merah Putih justru menjadi bahan perdebatan. Kritik bermunculan mengenai kesiapan tata kelola, hubungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mekanisme pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, hingga koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga oleh kualitas komunikasinya.
Dalam perspektif komunikasi publik, persoalan terbesar bukanlah munculnya kritik. Kritik merupakan konsekuensi wajar dari kebijakan yang berdampak luas. Persoalannya adalah ketika pemerintah belum mampu menyediakan ruang informasi yang cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan publik secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami. Akibatnya, ruang percakapan publik dipenuhi beragam interpretasi yang sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas penyebaran informasi setelah keputusan diambil. Komunikasi merupakan bagian dari proses implementasi itu sendiri. Publik tidak hanya ingin mengetahui apa tujuan program, tetapi juga ingin memahami bagaimana program dijalankan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana hubungan antarlembaga diatur, indikator keberhasilannya, serta apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat desa. Ketika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut belum tersedia secara utuh, ketidakpastian menjadi ruang yang subur bagi lahirnya spekulasi.
Dalam tata kelola pemerintahan modern, implementasi kebijakan dan komunikasi kebijakan tidak lagi dapat dipisahkan sebagai dua tahapan yang berbeda. Keduanya merupakan satu kesatuan proses penciptaan legitimasi publik. Sebuah kebijakan mungkin telah selesai dirancang secara administratif, tetapi legitimasi sosialnya baru terbentuk ketika publik memahami, menerima, dan mempercayai alasan di balik kebijakan tersebut. Karena itu, komunikasi bukan sekadar instrumen untuk menjelaskan kebijakan, melainkan bagian dari keberhasilan kebijakan itu sendiri.
Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, kondisi ini juga memperlihatkan pentingnya pendekatan whole-of-government communication. Kebijakan sebesar Koperasi Desa Merah Putih melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta institusi pendukung lainnya. Dalam situasi seperti ini, publik semestinya menerima satu narasi pemerintah yang utuh, bukan kumpulan penjelasan yang berbeda-beda dari masing-masing lembaga. Konsistensi pesan menjadi sama pentingnya dengan konsistensi pelaksanaan program.
Sayangnya, dalam praktik pemerintahan, koordinasi substansi sering kali lebih mendapat perhatian dibandingkan koordinasi komunikasi. Padahal bagi masyarakat, keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika satu institusi menekankan aspek pemberdayaan ekonomi, institusi lain berbicara mengenai ketahanan pangan, sementara pihak lain lebih banyak membahas target pembentukan koperasi, publik justru kesulitan memahami gambaran besarnya. Pesan yang terfragmentasi pada akhirnya dapat menimbulkan kesan bahwa koordinasi kebijakan juga belum sepenuhnya solid, meskipun secara administratif prosesnya mungkin berjalan dengan baik.
Persoalan ini menjadi semakin penting apabila dilihat melalui konsep policy reputation yang diperkenalkan Daniel P. Carpenter. Carpenter menjelaskan bahwa institusi publik tidak hanya dinilai dari kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga dari reputasi yang dibangun melalui persepsi mengenai kompetensi, kredibilitas, konsistensi, dan kapasitasnya dalam mengelola kebijakan. Dengan kata lain, reputasi pemerintah tidak dibentuk semata oleh hasil akhir sebuah program, melainkan juga oleh bagaimana proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan komunikasi berlangsung sepanjang implementasi kebijakan.
Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan membentuk koperasi baru. Yang juga sedang diuji adalah reputasi pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang mampu mengelola perubahan secara terencana dan dapat dipercaya. Semakin lama pertanyaan publik dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, semakin besar pula risiko bahwa kontroversi akan bergeser dari substansi kebijakan menuju penilaian terhadap kapasitas pemerintah itu sendiri.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan W. Timothy Coombs. Meskipun Koperasi Desa Merah Putih bukan merupakan krisis organisasi dalam arti konvensional, kontroversi yang berkembang menunjukkan karakteristik isu reputasional. Dalam kondisi seperti ini, persepsi publik dibentuk oleh kecepatan organisasi merespons, konsistensi pesan yang disampaikan, dan kesediaannya menjawab kekhawatiran masyarakat secara terbuka. Ketika komunikasi berjalan lebih lambat daripada penyebaran informasi di ruang digital, organisasi akan kehilangan kesempatan membentuk persepsi sejak awal.
Karena itu, strategi komunikasi pemerintah seharusnya tidak berhenti pada publikasi keberhasilan program atau penyampaian target capaian. Yang jauh lebih penting adalah membangun komunikasi yang bersifat dialogis. Pemerintah perlu menghadirkan satu pusat informasi resmi yang menjadi rujukan seluruh kementerian dan pemerintah daerah, menyusun narasi bersama yang mudah dipahami masyarakat, serta membuka ruang konsultasi yang memungkinkan berbagai kritik dijawab secara transparan. Pendekatan semacam ini tidak hanya memperkuat koordinasi antar lembaga, tetapi juga memperlihatkan bahwa pemerintah bersedia mendengar dan mengelola aspirasi publik sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan.
Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih kemungkinan besar tidak hanya akan diukur dari berapa banyak koperasi yang berhasil dibentuk atau seberapa besar anggaran yang terserap. Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah kebijakan tersebut mampu membangun kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam mengelola perubahan. Dalam era ketika persepsi terbentuk sama cepatnya dengan fakta, komunikasi bukan lagi sekadar instrumen pendukung kebijakan. Komunikasi adalah bagian dari kebijakan itu sendiri.
Maka, pelajaran penting dari polemik Koperasi Desa Merah Putih bukanlah bahwa pemerintah harus menghindari kritik. Kritik justru dapat menjadi sumber pembelajaran untuk memperbaiki implementasi. Yang lebih mendesak adalah memastikan bahwa setiap kebijakan strategis didukung oleh komunikasi yang terintegrasi, koordinasi antar lembaga yang solid, dan pengelolaan reputasi kebijakan yang dilakukan sejak awal. Sebab pada akhirnya, kebijakan publik yang baik tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga narasi yang kredibel, konsisten, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat.
Endang Susilomurti
Penulis adalah Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina
