Berita

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Bisnis

Bahlil: Indonesia Resmi Berhenti Impor Solar Berkat B50

KAMIS, 09 JULI 2026 | 15:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Implementasi Program Mandatori Biodiesel B50 menjadi tonggak baru dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, penerapan B50 berhasil mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor solar yang selama ini masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali," ujar Bahlil di peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026.


Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi solar nasional selama ini mencapai 38 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, Indonesia sebelumnya masih mengimpor sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter setiap tahun. 

Lebih lanjut, Bahlil mengakui percepatan implementasi B50 bukan perkara mudah. Sebab, selama ini peningkatan kadar campuran biodiesel umumnya dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu yang cukup panjang. 

Namun, arahan Presiden Prabowo Subianto agar B50 dapat diterapkan pada 2026 menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih cepat.

"Karena kami memaknai arahan dan perintah Bapak Presiden tidak hanya persoalan B50-nya, tapi persoalan kedaulatan, kemandirian, dan harga diri bangsa untuk bisa kita menghasilkan energi dari negara kita sendiri," ujarnya. 

B50 merupakan bahan bakar hasil pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dengan 50 persen solar. 

Pemerintah memperkirakan implementasi program ini mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun sepanjang 2026, meningkatkan nilai tambah industri crude palm oil (CPO) hingga Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya