Berita

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama PSI. (Foto: Dok PSI)

Politik

Tak Sekadar Seremoni, Safari Politik Jokowi Harus Bawa Solusi

SELASA, 07 JULI 2026 | 11:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke sejumlah daerah dinilai masih akan terus memicu pro dan kontra.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, publik masih melihat hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai konflik politik yang belum benar-benar berakhir. 

"Publik melihat ini sebagai konflik politik lanjutan antara PDIP dengan Jokowi. Kita tahu, di akhir masa kekuasaannya Jokowi memilih jalan yang tidak lagi sama dengan PDIP dan kemudian berkoalisi dengan Prabowo Subianto," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 7 Juli 2026.


Karena itu, lanjutnya, setiap aktivitas politik Jokowi, termasuk kunjungan ke berbagai daerah, kerap dikaitkan dengan hubungan yang memanas antara mantan kader PDIP tersebut dengan partai berlambang banteng.

"Ini yang kemudian membuat banyak pihak mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan PDIP dan Jokowi pasti akan dipersepsikan sebagai bagian dari konflik politik yang panjang," ujarnya.

Adi juga menyoroti respons sejumlah politisi PDIP terhadap langkah politik Jokowi yang belakangan mendapat balasan dari pendukung Jokowi, termasuk kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun para relawan.

Meski demikian, ia menegaskan tidak ada pihak yang berhak membatasi ataupun mengatur seseorang untuk melakukan kunjungan politik.

Lebih jauh, Adi berharap safari politik para elite tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, kunjungan ke daerah semestinya menjadi momentum untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kalau ada sekolah yang rusak, jalan yang rusak, jembatan yang dibangun secara gotong royong karena tidak ada anggaran, masyarakat juga berhak meminta perhatian kepada para tokoh yang datang berkunjung," katanya.

Menurut Adi, masyarakat kini berharap kehadiran para elite politik tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi atau konsolidasi politik, melainkan juga diikuti kontribusi nyata bagi daerah yang dikunjungi.

"Tentu masyarakat berharap tidak hanya ada kunjungan, tetapi juga ada solusi dan kontribusi yang bisa diberikan secara signifikan," pungkasnya.


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya