Berita

Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Dorong Sektor Multifinance, OJK Longgarkan Aturan Uang Muka hingga Hapus Agunan UMKM

SABTU, 27 JUNI 2026 | 08:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis bahwa industri multifinance atau perusahaan pembiayaan masih berjalan sesuai jalur untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 6 hingga 8 persen pada tahun ini. 

Hal tersebut ditegaskan oleh Agusman, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK. 

Berdasarkan catatan OJK hingga April 2026, industri ini telah membukukan pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 2,08 persen secara tahunan.


“Kami yakin dengan dukungan seluruh pelaku industri multifinance bahwa outlook 6-8 persen pertumbuhan piutang pembiayaan yang kami sampaikan dulu di awal tahun 2026 Insyaallah masih on track,” kata Agusman dalam acara “Mid-Year Economic Outlook 2026” di Jakarta, Jumat 26 Juni 2026.

Agusman menuturkan bahwa industri multifinance perlu merealisasikan pembiayaan sekitar Rp30 triliun untuk bisa mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan tersebut. Sejauh ini, industri telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp9 triliun hingga April 2026, sehingga total piutang pembiayaan tercatat sebesar Rp514,65 triliun. 

Kinerja positif ini terutama disokong oleh sektor pembiayaan modal kerja yang mengalami kenaikan sebesar 10,6 persen secara tahunan.

Sebagian besar dari pembiayaan tersebut disalurkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi mencapai 17 persen atau setara dengan Rp90 triliun. Di posisi berikutnya, sektor penyewaan atau leasing menyusul dengan nilai pembiayaan mencapai Rp58 triliun. Menariknya, sektor rumah tangga justru mencatatkan performa yang sangat mengejutkan dengan nilai pembiayaan mencapai Rp43 triliun.

"Yang mengherankan adalah justru sektor yang terakhir ini, sektor rumah tangga inilah yang tumbuh luar biasa, sekitar 28 persen year-on-year," ucap Agusman.

Selain sektor rumah tangga, OJK juga melihat adanya ruang pertumbuhan yang sangat besar pada sektor pembiayaan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah segmen kendaraan listrik yang nilainya melonjak signifikan sebesar 32 persen menjadi Rp23 triliun.

Untuk menghadapi berbagai tantangan industri pembiayaan di masa mendatang, OJK telah melakukan serangkaian deregulasi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah memperkenankan uang muka kendaraan bermotor hingga batas nol persen bagi perusahaan multifinance yang berhasil memenuhi sejumlah kriteria teknis tertentu.

Kebijakan strategis lainnya mencakup pembebasan kewajiban agunan pembiayaan modal kerja bagi seluruh debitur UMKM dengan nilai pembiayaan maksimal Rp100 juta. Tidak hanya itu, syarat rasio modal inti perusahaan pembiayaan terhadap modal disetor juga dipangkas menjadi 50 persen dari ketentuan sebelumnya yang sebesar 150 persen.

"Semua deregulasi ini kami maksudkan di samping mendorong usaha multifinance juga sekaligus tentu memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan," ujar Agusman.

Hingga April 2026, kondisi keuangan industri pembiayaan terpantau sangat sehat dengan total aset yang telah mencapai Rp593 triliun. 

Nilai gearing ratio industri juga berada di level yang sangat aman, yaitu 2,14 kali, yang berarti jauh di bawah batas maksimum yang ditentukan sebesar sepuluh kali. Selain itu, profil risiko industri dipastikan tetap terjaga dengan baik yang dibuktikan oleh rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing gross di level 2,89 persen.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya