Staf Ahli Bupati Mimika, Fransiskus Bakeyau (kanan). (Foto: Dokumentasi MPSI)
Staf Ahli Bupati Mimika, Fransiskus Bakeyau menegaskan pentingnya penguatan kapasitas riset, advokasi, dan jejaring aktor lokal sebagai fondasi dalam memperkuat perlindungan warga sipil serta mendorong pembangunan demokrasi yang inklusif di Papua.
Hal itu disampaikan Fransiskus saat mewakili Bupati Mimika membuka Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Hotel Horison Diana Timika, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut dia, tema yang diangkat dalam workshop tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Papua saat ini, di tengah berbagai tantangan pembangunan, dinamika sosial, serta upaya memperkuat perlindungan masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Riset yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui riset yang baik, kita dapat memahami persoalan masyarakat secara objektif, mengidentifikasi kebutuhan yang sesungguhnya, serta merumuskan solusi yang berkelanjutan," ujar Fransiskus dikutip Jumat, 26 Juni 2026.
Ia menekankan bahwa advokasi yang konstruktif harus menjadi instrumen untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan juga membangun dialog, memperkuat kolaborasi, dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
"Kita harus melihat pentingnya pengembangan jejaring aktor lokal yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, hingga komunitas pemuda," jelasnya.
Lanjut dia, pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat.
"Dengan jejaring yang kuat, kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Papua saat ini," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Fransiskus juga menegaskan bahwa perlindungan warga sipil merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, akses terhadap pelayanan publik yang layak, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
"Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran aktif seluruh pihak melalui penguatan kapasitas, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan ruang-ruang dialog yang inklusif dan partisipatif," tegasnya.
Ia berharap workshop yang digelar MPSI tidak hanya menjadi forum diskusi dan pertukaran gagasan, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi, strategi, serta langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam upaya memperkuat perlindungan warga sipil dan demokrasi di Papua.
"Pemerintah Kabupaten Mimika senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat masyarakat sipil, serta mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan," tutur Fransiskus.
Ia pun mengapresiasi inisiatif MPSI yang telah menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas riset dan advokasi di Papua.
"Semoga kegiatan ini menghasilkan jejaring yang semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam mewujudkan perlindungan warga sipil, penguatan demokrasi, dan pembangunan yang berkeadilan," pungkasnya.
