Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Polri didesak mengusut tuntas dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin dan mahasiswa lainnya oleh oknum polisi.
Terlebih, uang itu diberikan untuk mengalihkan titik demonstrasi dari Istana Presiden ke Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta.
"Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri," kata Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Abdullah, kepada wartawan, Kamis 25 Juni 2026.
Abdullah meyakini Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang mampu mengusut dugaan tersebut secara profesional dan transparan. Karena itu, ia berharap setiap informasi yang berkembang dapat ditindaklanjuti secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada.
Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan keterlibatan oknum polisi berpotensi memunculkan spekulasi dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, Polri harus mengusut kasus ini secara transparan dan akuntabel.
"Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik yang berlaku," kata Abdullah.
Meski demikian, anggota Badan Legislasi DPR RI itu menegaskan bahwa pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan atau pihak yang memberikan uang semata. Menurutnya, aktor intelektual yang diduga berada di balik peristiwa tersebut juga harus diungkap.
Masalah bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin 15 Juni 2026, yang menuntut pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta meminta subsidi tambahan untuk biaya operasional pendidikan tinggi.
Usai aksi tersebut, sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.
Sepekan kemudian, polemik baru muncul setelah Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengakui dalam forum klarifikasi kampus pada Senin 22 Juni 2026 bahwa dirinya menerima sejumlah uang dengan tujuan agar mahasiswa UBK tidak menggelar aksi di depan Istana Negara.
Ia mengeklaim uang Rp20 juta itu diterima agar lokasi aksi dipindahkan dari Istana Negara ke Gedung DPR, meski rencana pemindahan lokasi tersebut pada akhirnya tidak terlaksana.
