Ketua Komisi penyelidikan independen HAM PBB Srinivasan Muralidhar (Unggahan akun X @uninvhrc)
Komisi penyelidikan independen bentukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB menuduh Israel melakukan genosida di Gaza dengan sengaja menargetkan anak-anak Palestina.
Dalam laporan terbaru yang dirilis pada Selasa, 23 Juni 2026,komisi tersebut menyatakan Israel telah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian, cedera fisik, dan trauma mental yang meluas terhadap ratusan ribu anak-anak Palestina, bahkan setelah gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025.
Komisi menyebut ada alasan yang kuat untuk menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari strategi yang disengaja untuk menghancurkan masa depan rakyat Palestina di Gaza dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas dan dianggap dapat diandalkan oleh PBB, sekitar 73.035 orang tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023, termasuk lebih dari 21.280 anak-anak.
Laporan itu menuduh pasukan Israel secara langsung menargetkan anak-anak dengan menembak organ vital menggunakan drone bersenjata dan penembak jitu, serta melakukan serangan berskala besar ke bangunan tempat tinggal, sekolah, dan kamp pengungsian yang dipenuhi warga sipil. Selain itu, Israel juga disebut gagal melindungi anak-anak Palestina di Tepi Barat yang diduduki dari tindakan kekerasan tentara dan pemukim Israel.
Komisi juga menyoroti dugaan penangkapan, penyiksaan, dan perlakuan buruk terhadap anak-anak Palestina, terutama remaja laki-laki, di pusat-pusat penahanan Israel. Laporan tersebut turut mendokumentasikan dugaan kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender yang terjadi saat penangkapan maupun selama masa penahanan.
Di sektor kesehatan, komisi menuduh serangan terhadap rumah sakit neonatal dan rumah sakit anak di Gaza telah menghancurkan akses layanan medis yang penting untuk menyelamatkan nyawa anak-anak.
Selain itu, pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan disebut menyebabkan krisis gizi akut dan kronis yang mengancam kelangsungan hidup anak-anak Palestina.
Sistem pendidikan juga disebut menjadi sasaran. Menurut laporan tersebut, serangan terhadap sekolah, pengungsian massal, dan penutupan fasilitas pendidikan secara paksa telah mengganggu kemampuan anak-anak untuk belajar dan merusak fondasi sosial serta intelektual masyarakat Palestina.
Ketua komisi, Srinivasan Muralidhar, mengatakan bahwa penderitaan anak-anak Palestina terus berlanjut meskipun gencatan senjata telah disepakati.
"Bahkan setelah gencatan senjata Oktober 2025, anak-anak terus terbunuh dan mengalami luka berat. Israel terus mengabaikan gencatan senjata dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak Palestina berdasarkan hukum internasional," ujarnya, dikutip Rabu, 24 Juni 2026.
"Dengan menargetkan anak-anak, Israel menyerang kemampuan rakyat Palestina untuk tetap eksis dan menentukan masa depan mereka sendiri," tambahnya.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Israel menolak seluruh isi laporan tersebut. Pemerintah Israel menyebutnya sebagai "fitnah palsu", "propaganda yang keterlaluan", dan menilai komisi tersebut memiliki tujuan untuk mendiskreditkan Israel, bukan mencari kebenaran.
Israel juga menilai laporan itu mengabaikan penderitaan anak-anak Israel yang menjadi korban serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pemerintah Israel menegaskan bahwa operasi militernya dilakukan untuk membela diri, menghancurkan Hamas, membebaskan para sandera, serta tetap berupaya meminimalkan korban sipil sesuai hukum internasional.
Saat ini, Mahkamah Internasional (ICJ) masih memproses gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Namun, proses hukum tersebut diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan putusan akhir. Israel tetap menolak gugatan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar serta dibangun di atas klaim yang bias dan keliru.
