Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Kesehatan

Kemenkes Harus Pastikan Stok Vaksin Antirabies di Bali Aman

RABU, 24 JUNI 2026 | 08:59 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Ancaman rabies di Bali dinilai tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Karena itu, Kementerian Kesehatan didesak memastikan ketersediaan vaksin antirabies (VAR) dan serum antirabies (SAR) tetap aman.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, mengatakan Bali merupakan provinsi dengan populasi anjing tertinggi di Indonesia sehingga risiko penyebaran rabies perlu mendapat perhatian serius.

"Saya meminta agar Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin antirabies dan serum antirabies benar-benar mencukupi. Bali memiliki populasi anjing yang sangat tinggi dan ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat Bali yang mengandalkan sektor pariwisata," ujar Tutik, dikutip Rabu, 24 Juni 2026. 


Menurut legislator asal Bali itu, persoalan rabies tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain memastikan ketersediaan vaksin, Tutik juga mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, yakni antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah agar pengendalian rabies berjalan efektif hingga tingkat daerah.

Menurutnya, selama ini upaya pencegahan masih bersifat parsial dan belum menjadi gerakan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Program nasional harus benar-benar terimplementasi sampai ke daerah. Jangan hanya berhenti di tingkat pusat. Di lapangan, gerakan pencegahan rabies masih berjalan secara parsial dan belum terkoordinasi secara menyeluruh," katanya.

Tutik menilai Menteri Kesehatan telah menunjukkan komitmen dalam penanganan rabies. Namun, ia mengingatkan tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi program berjalan optimal di daerah melalui komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah.

"Komunikasi dan kolaborasi sampai ke tingkat daerah sangat penting. Semua pihak harus bergerak bersama agar program dapat berjalan efektif," pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya