Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Kesehatan

Kemenkes Harus Pastikan Stok Vaksin Antirabies di Bali Aman

RABU, 24 JUNI 2026 | 08:59 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Ancaman rabies di Bali dinilai tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Karena itu, Kementerian Kesehatan didesak memastikan ketersediaan vaksin antirabies (VAR) dan serum antirabies (SAR) tetap aman.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, mengatakan Bali merupakan provinsi dengan populasi anjing tertinggi di Indonesia sehingga risiko penyebaran rabies perlu mendapat perhatian serius.

"Saya meminta agar Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin antirabies dan serum antirabies benar-benar mencukupi. Bali memiliki populasi anjing yang sangat tinggi dan ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat Bali yang mengandalkan sektor pariwisata," ujar Tutik, dikutip Rabu, 24 Juni 2026. 


Menurut legislator asal Bali itu, persoalan rabies tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain memastikan ketersediaan vaksin, Tutik juga mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, yakni antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah agar pengendalian rabies berjalan efektif hingga tingkat daerah.

Menurutnya, selama ini upaya pencegahan masih bersifat parsial dan belum menjadi gerakan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Program nasional harus benar-benar terimplementasi sampai ke daerah. Jangan hanya berhenti di tingkat pusat. Di lapangan, gerakan pencegahan rabies masih berjalan secara parsial dan belum terkoordinasi secara menyeluruh," katanya.

Tutik menilai Menteri Kesehatan telah menunjukkan komitmen dalam penanganan rabies. Namun, ia mengingatkan tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi program berjalan optimal di daerah melalui komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah.

"Komunikasi dan kolaborasi sampai ke tingkat daerah sangat penting. Semua pihak harus bergerak bersama agar program dapat berjalan efektif," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya