Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Kesehatan

Kemenkes Harus Pastikan Stok Vaksin Antirabies di Bali Aman

RABU, 24 JUNI 2026 | 08:59 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Ancaman rabies di Bali dinilai tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Karena itu, Kementerian Kesehatan didesak memastikan ketersediaan vaksin antirabies (VAR) dan serum antirabies (SAR) tetap aman.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, mengatakan Bali merupakan provinsi dengan populasi anjing tertinggi di Indonesia sehingga risiko penyebaran rabies perlu mendapat perhatian serius.

"Saya meminta agar Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin antirabies dan serum antirabies benar-benar mencukupi. Bali memiliki populasi anjing yang sangat tinggi dan ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat Bali yang mengandalkan sektor pariwisata," ujar Tutik, dikutip Rabu, 24 Juni 2026. 


Menurut legislator asal Bali itu, persoalan rabies tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain memastikan ketersediaan vaksin, Tutik juga mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, yakni antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah agar pengendalian rabies berjalan efektif hingga tingkat daerah.

Menurutnya, selama ini upaya pencegahan masih bersifat parsial dan belum menjadi gerakan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Program nasional harus benar-benar terimplementasi sampai ke daerah. Jangan hanya berhenti di tingkat pusat. Di lapangan, gerakan pencegahan rabies masih berjalan secara parsial dan belum terkoordinasi secara menyeluruh," katanya.

Tutik menilai Menteri Kesehatan telah menunjukkan komitmen dalam penanganan rabies. Namun, ia mengingatkan tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi program berjalan optimal di daerah melalui komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah.

"Komunikasi dan kolaborasi sampai ke tingkat daerah sangat penting. Semua pihak harus bergerak bersama agar program dapat berjalan efektif," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya