Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Kesehatan

Kemenkes Harus Pastikan Stok Vaksin Antirabies di Bali Aman

RABU, 24 JUNI 2026 | 08:59 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Ancaman rabies di Bali dinilai tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Karena itu, Kementerian Kesehatan didesak memastikan ketersediaan vaksin antirabies (VAR) dan serum antirabies (SAR) tetap aman.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, mengatakan Bali merupakan provinsi dengan populasi anjing tertinggi di Indonesia sehingga risiko penyebaran rabies perlu mendapat perhatian serius.

"Saya meminta agar Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin antirabies dan serum antirabies benar-benar mencukupi. Bali memiliki populasi anjing yang sangat tinggi dan ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat Bali yang mengandalkan sektor pariwisata," ujar Tutik, dikutip Rabu, 24 Juni 2026. 


Menurut legislator asal Bali itu, persoalan rabies tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain memastikan ketersediaan vaksin, Tutik juga mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, yakni antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah agar pengendalian rabies berjalan efektif hingga tingkat daerah.

Menurutnya, selama ini upaya pencegahan masih bersifat parsial dan belum menjadi gerakan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Program nasional harus benar-benar terimplementasi sampai ke daerah. Jangan hanya berhenti di tingkat pusat. Di lapangan, gerakan pencegahan rabies masih berjalan secara parsial dan belum terkoordinasi secara menyeluruh," katanya.

Tutik menilai Menteri Kesehatan telah menunjukkan komitmen dalam penanganan rabies. Namun, ia mengingatkan tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi program berjalan optimal di daerah melalui komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah.

"Komunikasi dan kolaborasi sampai ke tingkat daerah sangat penting. Semua pihak harus bergerak bersama agar program dapat berjalan efektif," pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya