Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Kesehatan

Kemenkes Harus Pastikan Stok Vaksin Antirabies di Bali Aman

RABU, 24 JUNI 2026 | 08:59 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Ancaman rabies di Bali dinilai tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Karena itu, Kementerian Kesehatan didesak memastikan ketersediaan vaksin antirabies (VAR) dan serum antirabies (SAR) tetap aman.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, mengatakan Bali merupakan provinsi dengan populasi anjing tertinggi di Indonesia sehingga risiko penyebaran rabies perlu mendapat perhatian serius.

"Saya meminta agar Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin antirabies dan serum antirabies benar-benar mencukupi. Bali memiliki populasi anjing yang sangat tinggi dan ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat Bali yang mengandalkan sektor pariwisata," ujar Tutik, dikutip Rabu, 24 Juni 2026. 


Menurut legislator asal Bali itu, persoalan rabies tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain memastikan ketersediaan vaksin, Tutik juga mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, yakni antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah agar pengendalian rabies berjalan efektif hingga tingkat daerah.

Menurutnya, selama ini upaya pencegahan masih bersifat parsial dan belum menjadi gerakan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Program nasional harus benar-benar terimplementasi sampai ke daerah. Jangan hanya berhenti di tingkat pusat. Di lapangan, gerakan pencegahan rabies masih berjalan secara parsial dan belum terkoordinasi secara menyeluruh," katanya.

Tutik menilai Menteri Kesehatan telah menunjukkan komitmen dalam penanganan rabies. Namun, ia mengingatkan tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi program berjalan optimal di daerah melalui komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah.

"Komunikasi dan kolaborasi sampai ke tingkat daerah sangat penting. Semua pihak harus bergerak bersama agar program dapat berjalan efektif," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya