Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto:Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Ungkap Negara Hemat Triliunan usai Tutup 240 Perusahaan BUMN

SELASA, 23 JUNI 2026 | 18:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa negara berhasil menghemat anggaran hingga triliunan rupiah setelah melakukan penutupan ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus merugi. 

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.

Setelah menjabat sebagai Presiden, Prabowo mengaku baru mengetahui bahwa jumlah perusahaan BUMN mencapai lebih dari 1.000 entitas.


“Saudara-saudara, ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa waktu saya jadi presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya 1.000 lebih," ujarnya.

Kini pihaknya telah melakukan upaya efisiensi dengan menutup sekitar 240 perusahaan BUMN yang dinilai terus merugi. Targetnya 800 perusahaan BUMN akan dipangkas ke depannya. 

"Sudah 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat. 200, kalau tidak salah, kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara," ungkap Prabowo.

Menurutnya, langkah tersebut tepat karena negara tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk membayar gaji maupun bonus direksi dan komisaris BUMN yang merugi.

“Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Ya benar, Mensesneg, 240. Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi sama empat komisaris, itu 8 x 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan. Berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu," ucap Prabowo. 

Dengan langkah tersebut, negara disebut berpotensi menghemat anggaran hingga triliunan rupiah sekaligus menutup celah pemborosan yang selama ini terjadi di lingkungan BUMN.

“Sudah rugi, minta bonus lagi. Saudara saudara, Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar. Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya