Kekayaan Negara Bocor Rp2.500 Triliun Per Tahun, Imbasnya Gaji Guru dan ASN Susah Naik

Presiden Prabowo Subianto mengungkap besarnya kebocoran kekayaan negara yang dinilai berdampak pada terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru maupun aparatur sipil negara (ASN).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.

Prabowo menyoroti praktik pelaporan ekspor yang tidak sesuai atau under-invoicing yang menurutnya merugikan negara dalam jumlah besar. 

Berdasarkan data yang diterimanya dari United Nations Comtrade yang kemudian diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia diperkirakan telah kehilangan potensi kekayaan hingga 908 miliar dolar AS dalam 34 tahun terakhir. 

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB. Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun. Atau Rp15 ribu triliun. Rp15 ribu triliun. Saudara-saudara, ini semua data keluar," ujarnya. 

Kemudian jika berdasarkan perhitungan para ahli, Prabowo mengatakan kebocoran kekayaan negara saat ini masih berada di kisaran 150 miliar dolar per tahun atau setara sekitar Rp2.500 triliun.

"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (dolar AS) tiap tahun. Rp2.500 triliun tiap tahun," tutur Prabowo.

Menurut Kepala Negara, kebocoran tersebut menjadi salah satu alasan mengapa peningkatan ASN dan guru tidak kunjung mengalami kenaikan. 

"Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Yakan. Karena uangnya nggak ada, diambil terus," tegasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah telah merapikan dan menutup ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus merugi. 

"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar. Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," pungkasnya.