Berita

Haris Rusly Moti (Foto: Istimewa)

Politik

Haris Rusly Moti Sebut Narasi “1998 Redux” Sarat Kepentingan, Bukan Aspirasi Murni Rakyat

SELASA, 23 JUNI 2026 | 13:33 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Mantan aktivis 1998 yang juga pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai bahwa narasi “1998 redux” yang belakangan ramai di ruang publik bukanlah ekspresi murni dari gerakan sosial maupun gerakan mahasiswa.

Melainkan dikendalikan dan digerakkan secara terstruktur dari atas oleh kaum oligarki serakahnomic melalui jejaring akun proxy di media sosial yang membentuk opini publik secara sistematis.

“Narasi atau tagar ‘1998 redux’, mengulangi 1998, tidak lahir secara buttom up dari gerakan sosial dan gerakan mahasiswa. Jika kita perhatikan di analitik, narasi 1998 redux diorkestrasi secara top down oleh oligarki serakahnomic melalui akun proxy media sosial," ungkapnya dalam sebuah pernyataan, dikutip Selasa, 23 Juni 2026. 


Menurut Haris, kaum oligarki serakahnomic memiliki obsesi untuk mengulang skenario destabilisasi dan krisis multidimensi seperti 1998 guna kembali mengeruk kekayaan Indonesia.

Dia mengingatkan kembali skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebagai mega-korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia dengan menunggangi krisis moneter dan gerakan mahasiswa 1998. 

“Kerugian negara akibat perampokan tersebut mencapai ratusan triliun rupiah akibat penyalahgunaan dana talangan darurat dari Bank Indonesia. Negara tetangga kita, Singapura, kelimpahan duit segar BLBI yang diparkir para perampok di sana”, ujar Haris dengan nada geram.

Oleh sebab itu, ia meyakini narasi-narasi seperti “Indonesia gelap”, “Indonesia bangkrut”, hingga “1998 redux” bukan lahir dari keresahan murni masyarakat.

“Kami yakin tidak mungkin gerakan sosial dan gerakan mahasiswa yang murni mengangkat narasi Indonesia gelap, Indonesia bangkrut, Sale Indonesia, Kabur dari Indonesia, buang rupiah, 1998 redux serta Indonesia hancur total," tegasnya.

Haris menyebut kaum serakahnomic justru sangat dirugikan oleh langkah Presiden Prabowo Subianto yang menjalankan kembali pasal 33 UUD 1945, disertai pencegahan terhadap sumber kebocoran kekayaan negara, pemberantasan korupsi dan penyitaan uang dan asset hasil korupsi.

“Karena sebetulnya yang terancam nasibnya gelap gulita dan bangkrut, bukan negara Indonesia, tapi kaum oligarki serakahnomic. Peluang mereka terkunci melalui menumpuk kekayaan yang bersumber dari perampokan terhadap keuangan negara dan SDA Indonesia," jelas Haris yang pernah menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.

Dia pun mengingatkan agar gerakan mahasiswa tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun sekaligus cermat membaca narasi yang beredar di media sosial yang menurutnya dikendalikan oleh kekuatan serakahnomic.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya