Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
PDIP menegaskan posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah sangat jelas, yakni berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang.**
Penegasan itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, merespons kritik sejumlah partai politik pendukung pemerintah yang menilai sikap politik PDIP masih abu-abu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP menentukan posisi politiknya secara tegas. Kritik serupa juga disampaikan politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.
Menanggapi hal tersebut, Djarot justru menilai sikap PDIP selama ini tidak pernah berubah. Menurutnya, yang tidak jelas justru partai-partai yang kalah dalam pemilihan presiden namun kemudian bergabung ke dalam pemerintahan.
"Sikap PDIP itu jelas, PDIP itu berada di luar pemerintahan. Sebagai partai penyeimbang sesuai mekanisme check and balances," katanya saat ditemui redaksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Djarot menjelaskan Indonesia menganut sistem presidensial sehingga tidak mengenal istilah oposisi sebagaimana dalam sistem parlementer. Karena itu, posisi PDIP di luar pemerintahan dimaksudkan untuk menjalankan fungsi penyeimbang.
Menurut Djarot, keputusan PDIP tidak bergabung ke dalam pemerintahan juga merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi. Meski menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2024, PDIP menerima hasil Pilpres yang dimenangkan Prabowo Subianto.
"Memang PDIP menang dalam pemilihan legislatif di DPR. Pemenang pemilu legislatif yaitu PDI Perjuangan. Tapi di Pilpres kami masih kurang suara. Untuk menghormati hasil demokrasi, kami mempersilakan Pak Prabowo menyusun kabinet dan menjalankan pemerintahannya," jelasnya.
Djarot menegaskan PDIP akan tetap mengawal jalannya pemerintahan dengan memberikan dukungan terhadap program-program yang dinilai berpihak kepada rakyat. Namun, partainya juga tidak akan segan mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu melontarkan sindiran kepada partai-partai yang kalah dalam Pilpres tetapi kemudian memilih bergabung ke dalam pemerintahan.
"Yang nggak jelas justru mereka yang kalah Pilpres tapi bergabung di dalam. Itu justru enggak jelas. Buat apa pemilihan presiden berdarah-darah toh akhirnya ketika kalah gabung juga? Ini bentuk sebetulnya, maaf ya, kasarnya penipuan kepada pemilihnya, tidak konsisten, tidak gentle," pungkasnya.
