PERKEMBANGAN terakhir hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran menunjukkan bahwa perang terbuka mungkin sedang ditahan, tetapi perdamaian sejati belum tentu sudah lahir. Yang terjadi saat ini lebih tepat disebut sebagai time out, jeda strategis penghentian sementara permusuhan melalui kerangka kesepahaman politik, bukan penyelesaian final atas seluruh akar konflik.
Dalam beberapa hari terakhir, dunia menyaksikan munculnya kesepakatan awal antara Washington dan Teheran. Kesepakatan itu disebut sebagai memorandum of understanding atau MoU yang memuat kerangka penghentian permusuhan, perpanjangan gencatan senjata, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta dimulainya kembali pembicaraan mengenai program nuklir Iran.
Namun dokumen ini belum dapat disebut perjanjian damai final. Ia masih merupakan pintu masuk menuju negosiasi yang akan jauh lebih sulit. Di atas kertas, perkembangan ini tampak sebagai terobosan penting.
Setelah bertahun-tahun hubungan AS-Iran dipenuhi sanksi ekonomi, perang proksi, serangan militer terbatas, operasi intelijen, dan ancaman terbuka. Kesediaan kedua pihak untuk duduk kembali di meja perundingan tentu patut dicatat dan di apresiasi.
Kawasan Teluk pun memperoleh sedikit ruang bernapas, terutama karena Selat Hormuz adalah jalur vital energi dunia. Setiap gangguan di kawasan itu akan berdampak langsung pada harga minyak, stabilitas pasar, dan keamanan ekonomi global.
Akan tetapi euforia harus dibatasi oleh realisme. Dalam diplomasi Timur Tengah, tanda tangan sering kali bukan akhir konflik, melainkan awal dari babak baru ketidakpastian.
Kesepakatan yang Masih RapuhMasalah utama dari kesepakatan AS-Iran saat ini adalah sifatnya yang masih sementara. Banyak isu pokok belum selesai. Batas pengayaan uranium Iran, mekanisme inspeksi internasional, tahapan pencabutan sanksi, jaminan keamanan, peran kelompok proksi Iran di kawasan, serta posisi Israel dan negara-negara Teluk.
Dengan kata lain, kesepakatan ini baru menurunkan suhu konflik, belum menyembuhkan penyakitnya. Washington menginginkan jaminan bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Teheran menuntut pencabutan sanksi dan pengakuan atas haknya mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Di antara dua posisi itu terdapat jurang kecurigaan yang sangat dalam. Lebih rumit lagi, hubungan AS-Iran tidak berdiri sendiri. Ia terkait langsung dengan konflik di Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, Gaza, dan Teluk Persia. Iran memiliki jaringan pengaruh regional melalui berbagai kelompok bersenjata dan politik. AS, di sisi lain, merupakan pelindung utama Israel dan mitra strategis negara-negara Teluk. Karena itu, sebuah kesepakatan bilateral dengan cepat dapat berubah menjadi persoalan multilateral.
Jika salah satu proksi Iran melakukan serangan, Washington dapat menuduh Teheran tidak serius. Jika Israel merasa terancam, Tel Aviv dapat mengambil tindakan sendiri. Jika negara-negara Teluk merasa kepentingannya dikorbankan, mereka akan menekan Washington. Inilah sebabnya perdamaian AS-Iran selalu lebih rumit daripada sekadar hubungan dua negara yang tampak sederhana di permukaan.
Bayang-bayang JCPOAKesepakatan terbaru ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman
Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA tahun 2015. Pada masa Presiden Barack Obama, JCPOA dirancang untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi. Namun pada 2018, Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut. Akibatnya, kepercayaan Iran terhadap komitmen jangka panjang Washington rusak berat.
Kini, ketika Amerika kembali mencoba merumuskan kesepakatan baru, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah Iran percaya bahwa AS akan memegang komitmennya? Sebaliknya, apakah AS percaya bahwa Iran benar-benar akan membatasi program nuklirnya dan mengendalikan jaringan proksinya?
Inilah dilema utama diplomasi. Bagi Iran, program nuklir bukan hanya isu teknologi, tetapi juga simbol kedaulatan, martabat nasional, dan daya tawar geopolitik. Bagi AS dan sekutunya, program nuklir Iran adalah ancaman strategis yang tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kontrol ketat.
Dua cara pandang ini sangat sulit dipertemukan dalam satu titik yang nyaman. Perbandingan dengan JCPOA juga penting karena kesepakatan terbaru tampaknya lebih bersifat politis dan sementara.
Jika terlalu umum, ia memang dapat menghentikan konflik dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir di kemudian hari. Iran mungkin melihatnya sebagai jalan menuju pencabutan sanksi. AS mungkin melihatnya sebagai kewajiban Iran membuktikan kepatuhan terlebih dahulu. Israel mungkin menilainya sebagai konsesi berbahaya.
Faktor IsraelIsrael adalah variabel paling sensitif dalam setiap pembicaraan AS-Iran. Bagi Israel, nuklir Iran bukan sekadar isu diplomatik, melainkan persoalan eksistensial. Jika Tel Aviv merasa kesepakatan ini memberi ruang terlalu besar bagi Teheran, Israel dapat melakukan tekanan politik, operasi intelijen, serangan siber, atau bahkan aksi militer terbatas.
Di sinilah letak potensi sabotase diplomasi. Kesepakatan di meja perundingan dapat runtuh oleh satu serangan di lapangan. Satu insiden di Lebanon, Suriah, Irak, atau Teluk dapat mengubah suasana negosiasi. Karena itu, keberhasilan kesepakatan tidak hanya bergantung pada isi dokumen, tetapi juga pada kemampuan semua pihak menahan diri.
Masalahnya, menahan diri bukan tradisi yang mudah di Timur Tengah. Di kawasan ini, setiap aktor hidup dalam trauma sejarah, ancaman keamanan, dan kalkulasi kekuasaan. Kepercayaan sangat rendah, sementara kemampuan militer sangat tinggi. Kombinasi ini selalu berbahaya.
Prospek ke DepanDalam jangka pendek, kesepakatan AS–Iran berpeluang menurunkan eskalasi. Jika gencatan senjata bertahan, Selat Hormuz tetap terbuka, dan pembicaraan nuklir berjalan, maka kawasan Teluk dapat menghindari perang besar. Pasar energi juga akan lebih tenang. Dalam jangka menengah, ada tiga skenario yang mungkin terjadi.
Skenario pertama adalah optimistis, dimana MoU berkembang menjadi perjanjian yang lebih rinci. Iran menerima pembatasan nuklir dan inspeksi ketat, sementara AS memberi pelonggaran sanksi secara bertahap. Dalam skenario ini, kawasan memasuki fase de eskalasi baru.
Skenario kedua adalah setengah berhasil yaitu gencatan senjata bertahan, tetapi perjanjian final tidak tercapai. Kedua pihak tetap berbicara, namun saling menunda keputusan besar. Ini menciptakan keadaan “tidak perang, tetapi belum damai”. Skenario ini cukup realistis karena kedua pihak sama-sama membutuhkan jeda, tetapi belum tentu siap memberi konsesi besar.
Skenario ketiga adalah gagal total dan negosiasi buntu. Israel atau proksi melakukan aksi militer, Iran menolak pembatasan nuklir, atau AS menunda pencabutan sanksi. Jika ini terjadi, kesepakatan sementara dapat runtuh dan kawasan kembali masuk ke spiral eskalasi kembali.
Dari ketiga skenario itu, yang paling mungkin adalah skenario kedua yakni jeda konflik yang rapuh, dengan diplomasi berjalan tersendat. Perdamaian final masih jauh, tetapi ruang untuk mencegah perang besar tetap terbuka.
Demikianlah, maka kesepakatan AS-Iran saat ini perlu dilihat dengan kepala dingin. Ia bukan akhir konflik, melainkan awal ujian diplomasi. Ia bukan jaminan perdamaian, melainkan kesempatan untuk menghindari perang yang lebih luas. Keberhasilannya akan ditentukan oleh empat hal.
Keseriusan Iran membatasi program nuklirnya, kesediaan AS memberi insentif ekonomi yang nyata, kemampuan kedua pihak mengendalikan sekutu dan proksi masing-masing, serta adanya mekanisme verifikasi yang kredibel. Timur Tengah terlalu sering menyaksikan kesepakatan indah di meja perundingan tetapi rapuh di lapangan. Karena itu, dunia sebaiknya tidak terburu-buru menyebut ini sebagai perdamaian.
Untuk sementara, ini baru jeda. Namun dalam geopolitik yang penuh api, jeda pun bernilai penting, asal digunakan untuk membangun kepercayaan, bukan sekadar mengatur napas sebelum terjadi konflik berikutnya.
Penulis adalah Pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia
