Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia (Foto: Dokumen RMOL)
Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis guna memperluas akses energi di wilayah pelosok.
Langkah ini ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat meninjau langsung realisasi penyambungan listrik di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat 19 Juni 2026.
Kunjungan ini difokuskan untuk memastikan intervensi energi berjalan di kawasan yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik negara.
Bahlil mengungkapkan bahwa ide pemerataan ini berawal dari diskusi bersama Presiden mengenai masih adanya ribuan wilayah yang belum terang.
"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 20 Juni 2026.
Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik, sehingga perluasan program Lisdes dinilai krusial untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga.
Guna mempercepat pemenuhan target tersebut, alokasi anggaran ditingkatkan secara signifikan pada di 2026 ini menjadi sekitar Rp10,3 triliun, setelah sebelumnya pada 2025 didukung anggaran sebesar Rp3,6 triliun.
Di 2025, pemerintah telah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.403 lokasi desa dan dusun di seluruh Indonesia, serta menghadirkan sambungan listrik gratis melalui program BPBL bagi 220.845 rumah tangga, termasuk 19.161 rumah tangga di Jawa Tengah.
Peningkatan anggaran pada tahun ini diperlukan karena pembangunan jaringan di daerah terisolasi membutuhkan investasi besar yang tidak layak secara hitungan bisnis komersial.
"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," tegas Bahlil.
Faktor latar belakang pribadi yang tumbuh di daerah tanpa listrik juga membuat Bahlil memahami pentingnya energi untuk akses informasi digital dan pendidikan anak-anak.
“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun,” ujarnya.
Dalam penerapannya, program Lisdes berjalan melalui dua skema utama, yakni pembangunan infrastruktur jaringan listrik serta pemasangan instalasi gratis lewat program BPBL.
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini kementeriannya sedang menyelesaikan sisa program tahun 2025 dan menginventarisasi data baru untuk dieksekusi hingga 2027.
Dampak program ini salah satunya dirasakan oleh Markamah (53), seorang penganyam bambu di Dusun Krembeng.
Selama bertahun-tahun, ia dan warga sekitar hanya mengandalkan lampu pelita atau menyambung listrik secara swadaya dari dusun tetangga. Dengan masuknya program Lisdes, ia mengaku bersyukur karena kini rumahnya sudah bisa menikmati aliran listrik secara mandiri.
