Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen bersama 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota pemilik Sekolah Rakyat permanen di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Rabu kemarin, 17 Juni 2026. (Foto: Humas Kemensos)
Bangunan permanen Sekolah Rakyat sebanyak 93 unit hampir rampung pada pertengahan Juni 2026. Menyikapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat kolaborasi, terutama dalam masa transisi menuju operasional penuh.
Imbauan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang dihadiri 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota pemilik Sekolah Rakyat permanen. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Rabu, 17 Juni 2026.
Gus Ipul menyampaikan bahwa 93 Sekolah Rakyat yang hampir rampung ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Karena itu, diperlukan sinergi dengan Pemda untuk memastikan proses transisi dan operasional berjalan lancar sebagai bagian dari program prioritas Presiden.
“Sebagian masih berada di sekolah rintisan, sementara sebagian lainnya akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis Kementerian Sosial (Kemensos), Jumat, 19 Juni 2026.
Gus Ipul menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 48.975 calon siswa telah terjangkau program Sekolah Rakyat. Jumlah tersebut melampaui kuota awal yang ditetapkan sebanyak 32.640 siswa, seiring progres pembangunan 93 sekolah permanen yang telah mencapai 78,75 persen.
Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027 Sekolah Rakyat akan beroperasi di 178 lokasi, yang terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan 2025, dan 8 sekolah rintisan baru tahun 2026.
Dari sisi kesiapan infrastruktur, 69 lokasi telah dinyatakan rampung, sementara 24 lainnya sudah dapat difungsikan.
Gus Ipul menegaskan bahwa tantangan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Antusiasme masyarakat yang tinggi justru menjadi tantangan tersendiri dalam proses implementasi.
Dari total 48.975 anak yang telah terdata, mayoritas berasal dari kelompok rentan, yakni 85,8 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 77,6 persen berasal dari desil 1–2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagian di antaranya bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal.
“Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Proses pemindahan siswa, penerimaan siswa baru, dan kesiapan tahap awal menjadi penentu keberhasilan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga perubahan karakter siswa.
“Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan,” ujarnya.
Memasuki masa transisi menuju operasional penuh, peran pemerintah daerah dinilai sangat krusial. Pemda diminta terlibat dalam penetapan siswa, pembentukan tim transisi, dukungan tenaga pendidik, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
“Bisa jadi di tempat yang baru masih ada kekurangan tenaga kependidikan. Karena itu kita membutuhkan bantuan dari daerah, termasuk guru sementara untuk tahap awal,” kata Gus Ipul.
Sejumlah daerah mulai menyatakan komitmennya. Perwakilan Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, menyebut pihaknya siap mempercepat tindak lanjut di lapangan.
“Kami akan menindaklanjuti percepatan pembangunan gedung fisik serta mendorong sosialisasi dan penyerapan siswa sesuai kriteria,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan langkah konkret dalam aspek transisi kelembagaan.
“Kami akan menindaklanjuti proses transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen melalui penerbitan SK transisi,” katanya.
Pemerintah pusat juga telah menetapkan tujuh langkah percepatan menuju 14 Juli, mulai dari penetapan siswa hingga mobilisasi tenaga pengajar dan peserta didik. Dengan waktu yang semakin terbatas, kecepatan respons daerah menjadi faktor penentu.
“Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal. Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respons Pemda di setiap tahap,” pungkas Gus Ipul.
