KEPUUSAN FIFA menjatuhkan sanksi larangan registrasi pemain (Registration Ban) terhadap sejumlah klub Indonesia merupakan hantaman keras yang membongkar rapuhnya pagar pengawasan sepak bola nasional sekaligus menegaskan kegagalan sistemik PSSI dan otoritas Liga.
Sebelum sebuah klub terseret ke meja disiplin internasional, terdapat rantai pengawasan domestik yang seharusnya bekerja secara ketat mulai dari pendaftaran peserta kompetisi, verifikasi legal, penilaian finansial, mekanisme club licensing, pemantauan kewajiban kontraktual, hingga deteksi dini terhadap risiko tunggakan gaji atau putusan hukum yang diabaikan.
Ketika daftar klub Indonesia yang terkena sanksi larangan transfer dari FIFA terus membengkak, fenomena ini tidak boleh lagi dipersempit sebagai kenakalan sektoral individu klub, melainkan konfirmasi nyata bahwa sistem penyaringan nasional telah lumpuh total.
Realitas ini berbanding terbalik dengan klaim otoritas liga yang secara bombastis mengumumkan bahwa pelaksanaan
Club Licensing Cycle merupakan komitmen mutlak untuk mengatrol profesionalisme dan tata kelola klub agar selaras dengan standar nasional maupun koridor Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
Publik disajikan ironi besar ketika klub-klub tertentu dengan bangga dinyatakan lulus (Granted) untuk lisensi kompetisi Asia, namun di saat bersamaan justru masuk ke dalam pusaran sanksi mematikan dari FIFA.
Jika sistem lisensi yang diagungkan hanya mampu memeriksa tumpukan dokumen formalitas di atas kertas tanpa kompetensi untuk melacak sengketa aktif, potensi tunggakan, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (NDRC), atau kewajiban kontraktual yang belum diselesaikan, maka proses
club licensing di Indonesia telah merosot derajatnya menjadi sekadar ritual administratif tahunan yang tidak memiliki taji substantif.
Kerusakan masif ini tidak hanya merubuhkan reputasi klub, tetapi secara langsung menghancurkan kredibilitas komersial produk kompetisi yang dijual oleh otoritas liga kepada para sponsor, lembaga penyiaran (broadcaster), suporter, pemerintah daerah, dan investor strategis.
Otoritas liga tidak bisa menempatkan dirinya hanya sebagai pihak logistik yang mengatur jadwal pertandingan semata, sebab dalam industri modern, operator kompetisi bertanggung jawab penuh atas jaminan mutu dan kesehatan finansial produk yang mereka pasarkan secara komersial.
PSSI pun tidak memiliki ruang hukum untuk berdiri di luar lingkaran tanggung jawab ini, mengingat di bawah kerangka hukum AFC, anggota asosiasi memikul kewajiban absolut untuk mengintegrasikan secara penuh regulasi
club licensing ke dalam hukum nasional, mendefinisikan hak serta kewajiban para pihak, dan menjamin standar tersebut diterapkan tanpa kompromi.
Meskipun pelaksanaan teknis pembinaan lisensi tersebut didelegasikan kepada PT LIB selaku pemegang mandat, tanggung jawab moral, institusional, dan legalitas strategis tetap berada di pundak PSSI, sehingga dalih lepas tangan justru mengukuhkan pembuktian bahwa sistem pengawasan domestik selalu datang terlambat, menjadikan FIFA sebagai alarm pertama alih-alih sebagai pagar pertahanan terakhir.
Secara mendasar, terdapat empat lapis kegagalan fatal dalam tata kelola sepak bola nasional, dimulai dari kegagalan proses
licensing yang gagal berfungsi sebagai instrumen penyaring bom waktu finansial dan hukum, sehingga membiarkan klub dengan beban sengketa berat melenggang masuk ke dalam kompetisi.
Kegagalan kedua terletak pada sistem pemantauan (monitoring) berkala yang mandul, di mana pemeriksaan kriteria finansial dan legalitas hanya dilakukan sekali dalam setahun seperti potret sesaat, tanpa adanya audit berjalan yang mampu mendeteksi gejolak tunggakan kewajiban kepada pemain, pelatih, klub lain, atau kewajiban pajak di tengah bergulirnya kompetisi.
Lapisan kegagalan ketiga mewujud dalam matinya transparansi akuntabilitas publik, di mana otoritas hanya merilis status kelulusan klub tanpa pernah bersedia membuka indikator yang gagal, jenis sanksi yang dijatuhkan, ataupun syarat pemulihan yang diwajibkan, sehingga menutup rapat-rapat akses informasi mengenai utang jatuh tempo (overdue payables) klub dari pengetahuan umum.
Kegagalan keempat, sekaligus yang paling mencederai kemanusiaan, adalah kegagalan mutlak dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemain dan pelatih, di mana federasi kerap memilih bersikap pasif dan membiarkan para pekerja profesional sepak bola berjuang sendirian mencari keadilan ke Zurich, alih-alih bertindak tegas sebagai pelindung martabat profesi di tingkat domestik.
PSSI dan otoritas liga tidak bisa mengambil panggung saat liga disebut profesional, lalu menghilang saat FIFA menunjukkan klub-klubnya bermasalah. Kalau FIFA sampai turun tangan, artinya pengawasan domestik sudah kalah cepat, kalah tajam, dan kalah berani.
Krisis kepercayaan ini diperparah oleh mentalitas oportunistik otoritas sepak bola nasional yang gemar memanen keuntungan publisitas dan ekonomi saat kompetisi bergulir ramai, investasi masuk, dan lisensi diumumkan. Namun seketika membuang badan dan melemparkan seluruh kesalahan kepada klub begitu borok kegagalan profesionalisme dibongkar oleh sanksi internasional.
Perilaku seleksi tanggung jawab ini harus segera diakhiri dengan langkah ekstrem melalui pembukaan dashboard kepatuhan klub secara transparan yang memuat data waktu nyata terkait status sanksi FIFA, sengketa aktif di CAS atau NDRC, pemenuhan kewajiban finansial, hingga catatan audit khusus bagi klub yang berulang kali melanggar aturan.
Klub yang terbukti mengabaikan putusan hukum final harus langsung dijatuhi sanksi pembatasan pendaftaran pemain di tingkat domestik secara otomatis tanpa perlu menunggu intervensi dari instansi internasional. Dan setiap ketidakpatuhan finansial wajib direspons dengan penolakan atau pembekuan lisensi tanpa toleransi.
Jika pintu kompetisi tertinggi tetap dibiarkan terbuka lebar bagi entitas bermasalah yang membawa cacat hukum dan kebangkrutan finansial, maka rapor merah ini bukan lagi milik klub yang bertanding, melainkan vonis kegagalan mutlak bagi PSSI dan otoritas liga selaku penjaga gerbang yang telah abai menjalankan amanahnya.
Hamdi PutraForum Sipil Bersuara (FORSIBER)
