Berita

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

PDIP ke Jazilul: Lebih Baik Urus Partainya Sendiri!

KAMIS, 18 JUNI 2026 | 21:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons keras pernyataan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, yang menilai sikap politik partai berlambang banteng itu masih abu-abu terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa Jazilul Fawaid sebaiknya fokus mengurus partainya sendiri ketimbang mengomentari sikap politik PDIP.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apapun. Memangnya dia siapa?” tegas Deddy kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.


Deddy juga menyarankan Jazilul memperdalam pemahaman mengenai sistem pemerintahan, khususnya perbedaan sistem parlementer dan presidensial.

"Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial,” ujarnya.

Menurut Deddy, istilah oposisi merupakan konsep yang lazim dalam sistem parlementer, sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial dengan ideologi yang sama-sama berlandaskan Pancasila.

Ia mengurai bahwa Indonesia menganut sistem presidensial di mana basis ideologi hampir seragam, Pancasila. Di mana perbedaan nyaris hanya bersifat kebijakan derivatif. Fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR. 

Menurutnya, hal itu sama seperti di Amerika yang tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementer. 

“Jadi, politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan apalagi oposisi yang merupakan keharusan di sistem parlementer. Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak? Kalau paham dia mestinya tidak ngomong begitu!” tegas Anggota DPR RI Fraksi PDIP ini.

Lebih jauh daripada itu, Deddy juga menegaskan posisi PDIP sudah jelas, yakni berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan.

“Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?” tegasnya lagi.

Atas dasar itu, Deddy justru mempertanyakan motif Jazilul melontarkan pernyataan tersebut.

“Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?” pungkasnya.

Sebelumnya, Waketum DPP PKB Jazilul meminta PDIP bersikap tegas apakah menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. 

Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan keterlibatan kader PDIP dalam aksi mahasiswa, setelah munculnya Andi Widjajanto di tengah massa aksi.

“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata,” tegas Jazilul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Jazilul, PDIP harus bersikap tegas dan jelas jika memilih untuk oposisi atau berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagi PKB, kata Jazilul, ketidakjelasan PDIP itu justru mengganggu koalisi pemerintah untuk menyukseskan program pemerintah Prabowo Subianto. 

“Jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita, ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program, gitu. Jadi, posisinya supaya gentle saja,” tegasnya.

Mengenai sikap PDIP yang mendeklarasikan sebagai partai penyeimbang, Jazilul justru merasa heran dengan hal yang diseimbangkan dimaksud. 

“Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa? itu nggak paham. Jadi, kejadian yang ada menurut saya, lebih memastikan posisinya saja, supaya kita bisa bergerak secara baik,” pungkasnya.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya