Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP), C Suhadi MH. (Foto: Dok Pribadi)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai tetap perlu dilanjutkan karena menjadi bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Tim Hukum Merah Putih (THMP) menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan kedua program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.
"Program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu menurut kami sangat bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah," kata Koordinator THMP, C Suhadi MH, Kamis, 18 Juni 2026.
Di sisi lain, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan MBG dan KDMP melalui aksi demonstrasi. Kritik tersebut terutama berkaitan dengan aspek tata kelola dan dugaan penyimpangan dalam implementasi program.
Menurut mereka, berbagai temuan pelanggaran yang belakangan diusut aparat penegak hukum menunjukkan perlunya pembenahan agar program-program tersebut dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Pemerintah kan sudah bersikap tegas, siapapun yang menyelewengkan uang rakyat pasti ditindak dan terbukti jajaran pimpinan program MBG sudah ditangkap," tegas C Suhadi.
Menurutnya, penilaian terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh hanya berangkat dari kondisi masyarakat perkotaan yang relatif lebih mapan. Masih banyak warga di daerah terpencil yang membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Karena itu, program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dipandang sebagai bentuk kehadiran negara yang manfaatnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pelosok negeri.
"Betapa terbantunya masyarakat bawah dengan kedua program unggulan ini, ekonomi masyarakat di bawah juga bergerak, berapa ratus ribu tenaga kerja terserap dengan adanya program ini, intinya program ini bisa dinikmati masyarakat bawah," papar Suhadi.
Dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Ia justru mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang, sembari mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
"Pemerintahan Prabowo-Gibran tak kenal kompromi dengan oknum-oknum nakal, kita percayakan kepada pemerintah menjalankan program-programnya, jangan ganggu pemerintah, mengawasi boleh, menghambat jangan sampai. Jangan pula mengatasnamakan rakyat untuk menolak MBG dan KopDes Merah Putih, karena bermanfaat kok," pungkas Suhadi.
