Berita

Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. (Foto: Puspenkum Kejagung)

Hukum

Mahfud MD Duga Ada Proses Menyimpang di Balik Korupsi MBG

RABU, 17 JUNI 2026 | 10:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta aparat penegak hukum menelusuri lebih jauh dugaan korupsi yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mahfud, kasus yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka semata. 

Ia menilai perlu dilakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat maupun proses-proses yang menyimpang di balik kasus tersebut.


"MBG ini merupakan program prioritas dan program andalan Presiden Prabowo," kata Mahfud lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 17 Juni 2026.

Ia menilai tidak masuk akal jika praktik korupsi dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi. Karena itu, menurutnya, penyidik perlu mengusut secara menyeluruh bagaimana dugaan penyimpangan tersebut bisa terjadi.

"Seharusnya dicari lagi, karena tidak bisa korupsi sampai berlama-lama begitu baru ketahuan sekarang, baru ditindak sekarang. Pasti ada proses-proses yang juga menyimpang di dalamnya," ujarnya.

Mahfud menegaskan bahwa pengusutan harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh tanpa pandang bulu. Siapa pun yang diduga terlibat dalam rangkaian penyimpangan tersebut harus diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Sehingga harus dicari, menurut saya kepada siapa pun itu harus diselidiki lagi," tegasnya.

Mahfud berharap pengusutan kasus tersebut dapat mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab sekaligus menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya