INDONESIA Gelap, Bro ! Pemerintah nggak punya 'Sense of Crisis', seru Ferry Latuhihin dalam sebuah podcast Suara Rocker, tanggal 11 Juni 2026.
Indonesia Gemoy sudah lama berlalu. Bulan madu kemenangan sudah dilupakan. Kini yang tersisa adalah harapan yang memudar. Indonesia ibarat lokomotif yang sedang mencari titik temu antara cita-cita besar (visioner) dan solusi cepat (pragmatis).
Visi seperti "Indonesia Emas 2045" memberikan arah jangka panjang, namun tantangan ekonomi-politik harian kerap menuntut kebijakan yang instan dan taktis. Target besar agar Indonesia keluar dari Middle-Income Trap dan bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi global.
Transformasi Digital & Fokus pada hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur teknologi untuk masa depan yang kompetitif. Diplomasi luar negeri yang super aktif dan moderat untuk menjaga posisi strategis di kancah internasional.
Namun praktik pemilu dan kebijakan koalisi sering kali didorong oleh bagi-bagi kekuasaan ketimbang kesamaan ideologi. Kebijakan ekonomi dan pembangunan acap kali berorientasi hasil cepat untuk mendongkrak popularitas jangka pendek.
Ketegangan antara menjaga idealisme perencanaan pembangunan dengan mengakomodasi kompromi politik praktis.
Eksekusi yang Realistis. Agar tidak terjebak dalam utopia atau kompromi yang merusak, Indonesia membutuhkan pragmatisme visioner sebuah komitmen di mana langkah-langkah praktis hari ini harus menjadi batu loncatan yang terukur menuju visi jangka panjang.
Keseimbangan yang harmonis antara logika politik dan perilaku ekonomi yang sewaktu-waktu bisa bergeser akibat peristiwa bersejarah yang terjadi secara tidak terduga, demikian pandangan Robert Solow, pemegang hadiah Nobel, bidang ekonomi.
Ekonomi Retorika
Sebuah pandangan dari Muhammad Ikhsan, Guru Besar FEB UI, mengingatkan dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia, kita pernah mengenal masa dimana rasionalitas menjadi panglima. Semua berbasis kalkulasi biaya-manfaat.
Namun, lanskap itu kini berubah. Di era demokrasi, kebijakan ekonomi tidak dijual dengan angka-angka, melainkan dengan narasi, slogan dan storytelling.
Hilirisasi, Kedaulatan Pangan, Ekonomi Kerakyatan, Revolusi Industri 4.0 hingga Green Economy semua dikemas dalam narasi besar untuk menggeser "heart and minds".
Rasionalitas Ekonomi seringkali tersisih diganti oleh retorika ekonomi, Kontan, 29 September 2025. Dapat ditambahkan Indonesia belum krisis, tetapi faktor resiko saat ini meningkat.
Menuju Indonesia Bangkrut?
Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan yang memicu aliansi mahasiswa menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026.
Dua program utama pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, menjadi target penolakan dalam aksi tersebut.Sejak diluncurkan, MBG dan Kopdes Merah Putih disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan ekonomi desa.
Namun, mahasiswa menilai kebijakan itu justru berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan ekonomi.
Aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” ini diikuti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus, seperti Universitas Indonesia, IPB University, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, dan Universitas Gunadarma, serta organisasi mahasiswa lainnya.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menyampaikan lima tuntutan utama. Selain penghentian MBG dan Kopdes, mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta mengakhiri militerisme di ranah sipil.
“Kami melihat kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, dan masyarakat semakin tertekan,” ujar Athof.
Ia juga mendesak Presiden untuk tidak menghindari kritik publik. Menurutnya, berbagai masukan berbasis data telah disampaikan, namun belum mendapat respons memadai dari pemerintah.
Peristiwa kritik mahasiswa berlanjut sebelumnya soal MBG, RUU TNI, dalam gerakan "Indonesia Gelap" tahun lalu yang disebut sebagai makar "Praha Agustus" oleh pemerintah. Namun sudah menjadi hukum alam setiap kekuasaan, setangguh apapun pasti mempunyai batas akhir. Tak ada kekuasaan tanpa limitasi.
Bagi setiap rezim berlaku pepatah mashur 'wie wind zaat zal strom oogsten' bahwa siapa menanam angin akan menanam praha. Setiap rezim akan memetik buah dari pohon yang ditanamnya sendiri.
*Penulis adalah Eksponen Gema 77/78
