Isu Reshuffle Mencuat, Dua Kader PAN Masuk Daftar Menteri yang Perlu Dievaluasi

Isu reshuffle Kabinet Merah Putih terus mencuat dalam beberapa hari terakhir. Kinerja sejumlah menteri terus menuai sorotan publik dan dianggap tidak mampu menjalankan visi presiden. 

Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menilai reshuffle merupakan bagian dari proses evaluasi yang wajar dalam pemerintahan.

"Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden," ujar Syurya dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2026.

Ia menilai tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini semakin beragam. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga dituntut meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional.

Di sisi lain, komunikasi publik menjadi faktor penting dalam menjaga dukungan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

"Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik," tuturnya.

Syurya menilai sejumlah kementerian berpotensi menjadi sorotan dalam evaluasi kabinet mendatang. Di antaranya terdapat kementerian yang dipimpin dua kader Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa.

Berikut daftar 10 kementerian/bidang yang perlu dievaluasi:

1. Transportasi: Dudy Purwagandhi perlu mempercepat pembenahan keselamatan, konektivitas, dan efisiensi logistik.

2. Pembangunan Desa: Yandri Susanto harus memastikan dana desa benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan.

3. ATR/BPN: Nusron Wahid menghadapi pekerjaan rumah besar terkait konflik agraria, sertifikasi tanah, dan sengketa lahan yang memengaruhi kepastian hukum investasi.

4. Ekonomi/Fiskal: Purbaya Yudhi Sadewa dituntut menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global serta mengelola persepsi pasar.

5. Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu terobosan promosi dan strategi komunikasi agresif untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia.

6. UMKM: Maman Abdurrahman dituntut mempercepat transformasi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

7. Investasi: Rosan Roeslani harus menghadirkan investasi berkualitas dan menjaga kepercayaan investor global.

8. Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi: Agus Andrianto dan Rini Widyantini menghadapi tantangan memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional.

9. Lingkungan: Raja Juli Antoni dituntut menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dengan konservasi hutan.

10. Ketenagakerjaan: Yassierli perlu menghadirkan terobosan progresif dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.

Syurya menegaskan, keberhasilan seorang menteri tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang efektif dan dipahami masyarakat.

“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, reshuffle berpotensi menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan percepatan pembangunan nasional.

“Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” tandas Syurya.