Berita

KPK pamerkan barang bukti senilai Rp40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam, 5 Februari 2026. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

KPK Jangan Bikin Gelap Kasus Bea Cukai, Usut Setoran Infinity dan Pengusaha Rokok!

SENIN, 08 JUNI 2026 | 01:22 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap tebang pilih mengusut setoran haram di Direktorat Bea Cukai disesalkan. Sebab fakta persidangan kasus suap petinggi PT Blueray Cargo jelas mengungkap perusahaan lain dan nama individu memberi setoran rutin. 

"Fakta persidangan menunjukkan Blueray bukan satu-satunya pemberi. Ada PT Infinity (International) yang memberi setoran rutin, ada pengusaha rokok. Mengapa KPK masih saja fokus pada satu warna? Ini peta yang mulai terang, jangan dibiarkan gelap," kata analis kontra intelijen, R. Gautama Wiranegara, dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2026.

Fakta tersebut terungkap dari kesaksian Antonius Sidauruk, mantan karyawan PT Infinity International milik Ali Susanto alias Ali Medan. Di hadapan majelis hakim, Antonius mengaku terjadi pemberian uang setiap bulan dari PT Infinity kepada Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai.


Menurut Antonius, uang tersebut diserahkan melalui perantara Arif, Rudi, dan Susi. Bahkan ia mengaku direkomendasikan langsung oleh Orlando untuk bekerja di PT Infinity sejak 2021.

Tak hanya itu, Antonius juga mengungkap pada Maret 2025 diminta menyewa apartemen atas namanya sendiri yang disebut akan digunakan Orlando setelah bertugas di kantor pusat Bea Cukai Jakarta.

Fakta lain yang turut menjadi sorotan adalah data penjaluran barang. Berdasarkan tabel intelijen yang sebelumnya dipaparkan saksi Fillar Marindra, rata-rata jalur merah PT Infinity disebut berada di bawah 30 persen. 

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Blueray yang dalam sejumlah persidangan terungkap mengalami jalur merah hingga 80 sampai 90 persen.

Antonius mengaku selama menangani proses clearance impor di PT Infinity, aktivitas perusahaan berjalan relatif lancar tanpa hambatan berarti. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai korelasi antara pemberian uang dengan perlakuan kepabeanan yang diterima masing-masing perusahaan.

Persidangan juga menghadirkan Sri Pangestuti alias Tuti, pengusaha importir jalur udara. Dalam kesaksiannya Tuti mengaku pernah mendapat ancaman bahwa jalur impor melalui udara akan terus dimerahkan apabila tidak bergabung dengan kelompok tertentu.

Ia juga mengungkap keluhan yang pernah disampaikan pihak Blueray. Menurut Tuti, meski telah memberikan sejumlah uang, perusahaan tersebut tetap menghadapi tingkat jalur merah yang sangat tinggi.

Bagi Gautama, fakta-fakta tersebut menjadi alasan kuat bagi KPK untuk memperluas penyidikan.

"Jika Infinity, pengusaha rokok maupun pihak lain juga disebut dalam persidangan maka semuanya harus diuji dengan standar hukum yang sama. Jangan sampai muncul kesan ada pihak yang diproses dan ada yang dibiarkan menggantung tanpa kejelasan," ujarnya.

"Publik berhak mengetahui apakah mereka masih didalami, berstatus saksi, atau memang tidak ditemukan bukti yang cukup. Kejelasan itu penting agar tidak muncul persepsi penegakan hukum yang tebang pilih," pungkas Gautama.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya