Berita

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo (tengah). (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

MINGGU, 07 JUNI 2026 | 18:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melempar peringatan keras terkait bahaya laten praktik gratifikasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Praktik culas ini dinilai tidak hanya merusak tata kelola pendidikan, tetapi juga menanamkan bibit korupsi kepada generasi muda sejak dini.

Lembaga antirasuah menyoroti fenomena pemberian uang, hadiah, hingga jalur titipan untuk meloloskan calon siswa ke sekolah favorit. Tindakan ini dinilai mengirimkan pesan yang sangat keliru kepada anak-anak, bahwa aturan di negeri ini bisa diakali dengan materi, pengaruh, dan kedekatan.

Institusi pendidikan seharusnya menjadi benteng utama pembentukan karakter yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Praktik kotor yang mencederai prinsip tersebut tidak boleh diberi ruang sedikit pun.


"Jika praktik gratifikasi dianggap biasa di lingkungan pendidikan, maka toleransi terhadap korupsi berisiko tumbuh sejak dini," tegas Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, Minggu, 7 Juni 2026.

Ibnu mengingatkan, momen SPMB tahun ini harus dijadikan tonggak integritas, yang dimulai dari keberanian menolak memberi maupun menerima gratifikasi. Menurutnya, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat langsung di dunia nyata.

"Ketika proses masuk sekolah diwarnai praktik titipan atau pemberian imbalan, ada pesan yang berisiko tersampaikan bahwa aturan dapat dinegosiasikan dengan kedekatan atau uang," jelasnya.

Peringatan KPK ini bukan sekadar gertakan. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, borok dalam pelaksanaan penerimaan murid baru masih jamak ditemukan di berbagai daerah.

Tercatat, ada 28 persen responden mengaku masih menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses SPMB. Sementara 10 persen responden blak-blakan menyebut adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu demi mempermudah jalan masuk siswa.

Temuan ini menjadi alarm merah. KPK menegaskan, membangun budaya antikorupsi tidak cukup hanya lewat teori di kurikulum, melainkan harus dibuktikan lewat sistem penerimaan siswa yang bersih dan transparan.

Ibnu juga mewanti-wanti bahwa gratifikasi bukan sekadar pelanggaran etika. Pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pejabat atau panitia sekolah jelas masuk dalam delik tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data KPK periode 2004 hingga 2025, perkara suap dan gratifikasi masih merajai kasus korupsi di tanah air dengan total 1.100 kasus, atau sekitar 61,73 persen dari total 1.782 perkara yang diproses. Angka fantastis ini membuktikan korupsi kerap berawal dari pembiaran pelanggaran yang dianggap kecil atau lumrah.

Senada dengan itu, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Hafidhah Rifqiyah mengakui bahwa fase penerimaan siswa baru merupakan lahan basah yang sangat rawan dimanfaatkan oknum. Ambisi orang tua mendapatkan sekolah terbaik sering kali memicu tindakan nekat dengan menabrak aturan.

Guna menutup rapat celah kongkalikong tersebut, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7/2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan SPMB pada 25 Mei 2026.

"Kami melihat masih banyak risiko yang muncul dalam pelaksanaan SPMB, mulai dari gratifikasi, pungutan liar, praktik titipan, hingga bentuk-bentuk praktik koruptif lainnya," ungkap Hafidhah.

Kerawanan ini terjadi karena adanya titik temu antara kepanikan orang tua (supply) dan pemanfaatan situasi oleh oknum sekolah (demand), ditambah lagi dengan lemahnya sistem pengawasan.

Lewat SE tersebut, KPK mengetuk kesadaran sekolah, panitia, orang tua, hingga masyarakat luas untuk menyetop segala bentuk pemberian uang atau hadiah selama SPMB. Lembaga antirasuah meminta masyarakat tidak takut melapor jika mengendus adanya praktik lancung melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau aplikasi Gratifikasi Online (GOL).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya