Berita

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. (Foto: Istimewa)

Nusantara

DKI Raih WTP Kesembilan, Legislator Gerindra Minta ASN Perbaiki Layanan

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 22:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aparatur sipil negara (ASN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak boleh berpuas diri setelah Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 5 Juni 2026.

"Seperti diakui Gubernur DKI, ternyata dalam penyelenggaraan kegiatan di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan terganggunya pelayanan bagi masyarakat. Misalnya perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Senen Sentral," kata Wahyu.


Wahyu menegaskan bahwa untuk kota besar seperti Jakarta, kecepatan pelayanan maupun penanganan lapangan sangat penting bagi masyarakat.

"Pemprov DKI perlu mencari terobosan yang memungkinkan terwujudnya respons cepat terhadap kebutuhan di lapangan, namun tetap terjaga administrasi keuangannya dengan baik," kata Legislator Partai Gerindra ini.

Menurut Wahyu, koordinasi dengan instansi terkait, seperti BPK menjadi penting untuk tersedianya terobosan penanganan tanpa mengorbankan administrasi keuangan yang baik.

"Kasus-kasus yang dihadapi selama ini bisa dicatat dan dijadikan contoh untuk dicarikan solusinya di masa mendatang," kata Wahyu.

Meski begitu, Wahyu mengapresiasi pencapaian Pemprov DKI yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang kesembilan kalinya.

Diketahui, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, capaian itu menunjukkan pengelolaan keuangan daerah di Jakarta berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah terus dijaga dan dijalankan sesuai ketentuan,” kata Pramono saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Jumat 5 Juni 2026.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya