Berita

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. (Foto: Istimewa)

Nusantara

DKI Raih WTP Kesembilan, Legislator Gerindra Minta ASN Perbaiki Layanan

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 22:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aparatur sipil negara (ASN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak boleh berpuas diri setelah Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 5 Juni 2026.

"Seperti diakui Gubernur DKI, ternyata dalam penyelenggaraan kegiatan di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan terganggunya pelayanan bagi masyarakat. Misalnya perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Senen Sentral," kata Wahyu.


Wahyu menegaskan bahwa untuk kota besar seperti Jakarta, kecepatan pelayanan maupun penanganan lapangan sangat penting bagi masyarakat.

"Pemprov DKI perlu mencari terobosan yang memungkinkan terwujudnya respons cepat terhadap kebutuhan di lapangan, namun tetap terjaga administrasi keuangannya dengan baik," kata Legislator Partai Gerindra ini.

Menurut Wahyu, koordinasi dengan instansi terkait, seperti BPK menjadi penting untuk tersedianya terobosan penanganan tanpa mengorbankan administrasi keuangan yang baik.

"Kasus-kasus yang dihadapi selama ini bisa dicatat dan dijadikan contoh untuk dicarikan solusinya di masa mendatang," kata Wahyu.

Meski begitu, Wahyu mengapresiasi pencapaian Pemprov DKI yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang kesembilan kalinya.

Diketahui, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, capaian itu menunjukkan pengelolaan keuangan daerah di Jakarta berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah terus dijaga dan dijalankan sesuai ketentuan,” kata Pramono saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Jumat 5 Juni 2026.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya