Berita

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. (Foto: Istimewa)

Nusantara

DKI Raih WTP Kesembilan, Legislator Gerindra Minta ASN Perbaiki Layanan

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 22:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aparatur sipil negara (ASN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak boleh berpuas diri setelah Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 5 Juni 2026.

"Seperti diakui Gubernur DKI, ternyata dalam penyelenggaraan kegiatan di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan terganggunya pelayanan bagi masyarakat. Misalnya perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Senen Sentral," kata Wahyu.


Wahyu menegaskan bahwa untuk kota besar seperti Jakarta, kecepatan pelayanan maupun penanganan lapangan sangat penting bagi masyarakat.

"Pemprov DKI perlu mencari terobosan yang memungkinkan terwujudnya respons cepat terhadap kebutuhan di lapangan, namun tetap terjaga administrasi keuangannya dengan baik," kata Legislator Partai Gerindra ini.

Menurut Wahyu, koordinasi dengan instansi terkait, seperti BPK menjadi penting untuk tersedianya terobosan penanganan tanpa mengorbankan administrasi keuangan yang baik.

"Kasus-kasus yang dihadapi selama ini bisa dicatat dan dijadikan contoh untuk dicarikan solusinya di masa mendatang," kata Wahyu.

Meski begitu, Wahyu mengapresiasi pencapaian Pemprov DKI yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang kesembilan kalinya.

Diketahui, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, capaian itu menunjukkan pengelolaan keuangan daerah di Jakarta berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah terus dijaga dan dijalankan sesuai ketentuan,” kata Pramono saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Jumat 5 Juni 2026.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya