Berita

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. (Foto: Istimewa)

Nusantara

DKI Raih WTP Kesembilan, Legislator Gerindra Minta ASN Perbaiki Layanan

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 22:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aparatur sipil negara (ASN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak boleh berpuas diri setelah Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 5 Juni 2026.

"Seperti diakui Gubernur DKI, ternyata dalam penyelenggaraan kegiatan di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan terganggunya pelayanan bagi masyarakat. Misalnya perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Senen Sentral," kata Wahyu.


Wahyu menegaskan bahwa untuk kota besar seperti Jakarta, kecepatan pelayanan maupun penanganan lapangan sangat penting bagi masyarakat.

"Pemprov DKI perlu mencari terobosan yang memungkinkan terwujudnya respons cepat terhadap kebutuhan di lapangan, namun tetap terjaga administrasi keuangannya dengan baik," kata Legislator Partai Gerindra ini.

Menurut Wahyu, koordinasi dengan instansi terkait, seperti BPK menjadi penting untuk tersedianya terobosan penanganan tanpa mengorbankan administrasi keuangan yang baik.

"Kasus-kasus yang dihadapi selama ini bisa dicatat dan dijadikan contoh untuk dicarikan solusinya di masa mendatang," kata Wahyu.

Meski begitu, Wahyu mengapresiasi pencapaian Pemprov DKI yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang kesembilan kalinya.

Diketahui, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, capaian itu menunjukkan pengelolaan keuangan daerah di Jakarta berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah terus dijaga dan dijalankan sesuai ketentuan,” kata Pramono saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Jumat 5 Juni 2026.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya