Berita

Ilustrasi Rupiah (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Saat Rupiah Ambruk dan IHSG Tertekan, Pemerintah Diminta Hadapi Realitas

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 10:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pelemahan nilai tukar Rupiah hingga menembus level Rp18.000 per Dolar AS dinilai bukan hal yang mengejutkan. 

Managing Director PEPS, Anthony Budiawan, menyebut arah pelemahan tersebut telah diperkirakan banyak kalangan dalam beberapa bulan terakhir, meski pemerintah terus meyakinkan publik bahwa Rupiah akan menguat.

"Kurs Rupiah tembus Rp18.000 per Dolar AS. Tidak mengejutkan. Arah ke sana sudah diperkirakan banyak kalangan dalam beberapa bulan terakhir, meskipun pemerintah terus bersikeras menyangkal," kata Anthony dalam keterangannya, Jumat 5 Juni 2026. 


Menurut Anthony, upaya pemerintah untuk menenangkan publik sebenarnya dapat dipahami. Namun, sikap tersebut justru menjadi bumerang karena tidak diiringi kebijakan konkret yang mampu mengembalikan kepercayaan pasar.

Ia juga menyoroti sejumlah pernyataan pejabat pemerintah yang dinilai meremehkan para ekonom yang sejak awal mengingatkan potensi pelemahan Rupiah.

"Dengan gaya khasnya, Menteri Keuangan menyatakan para ekonom pengkritik tidak paham ekonomi. Pemerintah berulang kali mengatakan Rupiah akan menguat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Rupiah terus terdepresiasi. Kredibilitas pemerintah terus terkikis," ujarnya.

Anthony menilai tekanan tidak hanya terjadi pada nilai tukar Rupiah. Menurutnya, pasar saham nasional juga mengalami pelemahan yang cukup signifikan.

"Bursa saham pun ikut ambruk. IHSG ditutup di bawah 6.000 hari ini, turun sepertiga dari puncaknya pada awal Januari tahun ini," katanya.

Ia menambahkan, ketidakpastian investor semakin meningkat akibat sejumlah kebijakan yang diterbitkan secara mendadak, termasuk kebijakan kewajiban ekspor batu bara dan kelapa sawit melalui satu pintu di PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Dalam situasi tersebut, Anthony menilai pelaku usaha, investor, hingga masyarakat mulai mempertanyakan arah perekonomian nasional.

"Bukan hanya pengusaha dan investor yang was-was. Publik pun mulai mempertanyakan ke mana arah ekonomi Indonesia ke depan: apakah Rupiah akan berbalik menguat ke Rp16.000, atau justru melanjutkan pelemahannya menuju Rp20.000 per Dolar AS?" tuturnya.

Menurut Anthony, pergerakan Rupiah saat ini sangat bergantung pada masuknya aliran modal asing, terutama yang berasal dari penarikan utang luar negeri. Tanpa dukungan arus dana yang memadai, tekanan terhadap nilai tukar diperkirakan akan terus berlanjut.

Ia mengungkapkan cadangan devisa Indonesia dalam empat bulan pertama 2026 mengalami penurunan cukup signifikan.

"Faktanya, dalam empat bulan pertama 2026, cadangan devisa merosot 10,3 miliar Dolar AS, dari 156,5 miliar Dolar AS pada akhir Desember 2025, menjadi 146,2 miliar Dolar AS pada akhir April 2026," jelasnya.

Anthony juga menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin pada bulan lalu belum memberikan dampak berarti terhadap stabilitas Rupiah.

Karena itu, ia menilai nasib Rupiah kini sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menerbitkan Panda Bond, yaitu surat utang berdenominasi Yuan yang direncanakan diterbitkan di pasar keuangan China.

"Kini, nasib Rupiah bertumpu pada satu variabel krusial, yakni keberhasilan penerbitan Panda Bond. Jika penerbitan itu gagal atau hasilnya jauh di bawah ekspektasi sehingga tidak cukup menutup capital outflow, maka Rupiah diprediksi akan terus terdepresiasi," ungkapnya.

Anthony memperingatkan, apabila skenario tersebut terjadi, nilai tukar Rupiah berpotensi menembus level Rp20.000 per Dolar AS.

"Kurs Rp20.000 per Dolar AS, atau depresiasi sekitar 21 persen dari asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500, bisa segera menjadi kenyataan," tegasnya.

Di tengah kondisi tersebut, Anthony menilai masyarakat membutuhkan pandangan dan analisis independen dari para ekonom agar dapat memahami risiko ekonomi secara lebih objektif.

"Masyarakat membutuhkan informasi alternatif yang jujur untuk memahami risiko yang sesungguhnya dan mengambil langkah antisipasi yang tepat, bukan sekadar narasi optimisme yang berulang kali terbukti meleset," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya