Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi (tengah). (Foto: Puspenkum Kejagung)
Insentif dengan jumlah Rp6 juta per hari diduga diterima oleh tiga tersangka mantan Petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Mantan Kepala, Dadan Hindayana; serta dua Mantan Wakil Kepalanya, Sony Sonjaya; dan Lodewyk Pusung.
Uang itu diduga diterima dari pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang terafiliasi dengan tiga tersangka.
Tentu, fakta ini sejurus dengan penyidikan Jampidsus pada Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025-2026.
“Kurang lebih yang Rp6 juta itu, yang per hari kan,” ucap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan, Kamis, 4 Juni 2026.
Temuan ini diperkuat dengan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026 dimana setiap SPPG mendapat insentif Rp6 juta per hari.
Lalu, keuntungan itulah yang dimanfaatkan melalui SPPG terafiliasi dengan ketiganya, kini penyidik masih mendalami keuntungan yang didapat oleh para tersangka
“Potensi ada, sudah pasti ada kerugian. Jumlahnya sedang kita hitung. Pasti kerugian ada. Proses, baru satu hari penyidikan,” kata Syarief.
Syarief menjelaskan bila proses penyidikan berupa pendataan SPPG terafiliasi butuh waktu karena jumlahnya tidak sedikit.
“Masih kami data, masih bergerak terus, masih bergerak karena kita kan baru penetapan tersangka selama satu hari ya, baru satu hari. Sehingga ini masih sangat intensif kita untuk mengambil barang bukti, mencari barang bukti di manapun, baik dengan penggeledahan, pemeriksaan saksi maupun penyitaan barang bukti,” jelasnya.
Adapun konstruksi kasus ini, yakni ketiganya diduga mencari keuntungan dengan memanfaatkan insentif SPPG, markup pengadaan barang dan jasa di BGN yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, berikut beberapa temuan pengadaan pada BGN yang tidak sesuai.
Mulai dari pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun, 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai spesifikasi, 31.000 unit tablet, televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit.
Atas dugaan pidana korupsi ini, ketiganya Dijerat Pasal 603 dan 604 KUHP Baru juncto Pasal 20 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
