KUNJUNGAN Presiden Prabowo Subianto yang masif ke luar negeri selama kurang lebih satu setengah tahun menjabat sejak Oktober 2024 kembali mendapat sorotan tajam dari publik. Kali ini, kritik tajam dilayangkan langsung oleh Dino Patti Djalal.
Kritik Dino ini beresonansi secara luas menjadi diskursus publik, bukan saja karena kapasitas dan kredibilitas Dino sebagai diplomat senior Indonesia yang dihormati oleh komunitas diplomatik global, tapi juga respons yang cenderung reaktif-reaksioner dari pemerintah atas kritik tersebut.
Dalam keterangannya, Sekretaris Kabinet yang juga merupakan perwira aktif TNI, Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, memberikan bantahan atas kritik Dino. Teddy yang mewakili pemerintah berpandangan bahwa ada sejumlah informasi yang harus diluruskan terkait latar belakang, maksud, dan manfaat dari kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini.
Seskab Teddy memberikan bantahan secara langsung atas kritik Dino terkait efektivitas diplomasi yang dilakukan, serta dampaknya terhadap kepentingan nasional.
Setidaknya ada lima poin utama dari kritik yang disampaikan Dino. Tak lupa ia menyisipkan saran konstruktif yang membersamai kritik yang ia berikan. Pertama, ia menyarankan penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh untuk berkomunikasi agar lebih efisien dalam biaya.
Kedua, ia menganjurkan agar Presiden Prabowo menggunakan formula 1:8 ketika bertemu kepala negara lain untuk efektivitas dan efisiensi diplomasi.
Ketiga, ia mendorong agar kunjungan internasional yang dilakukan Presiden Prabowo dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik. Keempat, ia memberikan masukan untuk lebih banyak menerima tamu luar negeri di tanah air. Terakhir, ia menyarankan agar sebagian besar misi diplomatik taktis dilakukan oleh menteri luar negeri, tidak harus presiden.
Respons Defensif Pemerintah
Sayangnya, saran dan masukan yang sebenarnya di-delivery secara santun dan profesional ini mendapatkan respons yang reaktif dan reaksioner dari pemerintah. Hal ini dapat dibaca dari sikap responsif yang cepat dan substansi jawaban yang cenderung bersifat defensif dari pemerintah.
Seskab Teddy dalam keterangannya menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan jangan sampai mengaburkan manfaat diplomasi yang sudah dicapai. Ia berargumen bahwa dalam situasi geopolitik dunia yang dibebat krisis, kunjungan luar negeri yang bersifat masif adalah hal strategis yang perlu dilakukan oleh presiden.
Seskab Teddy bahkan menjustifikasi kunjungan tersebut dengan menggunakan logika size kunjungan yang lebih ramping dibandingkan dengan pola diplomasi semasa Dino menjabat sebagai diplomat.
Dalam keterangannya, Seskab Teddy juga tak sungkan untuk menyinggung masa jabatan Dino yang singkat--hanya tiga tahun, saat ia menjabat sebagai Dubes LBPP Indonesia untuk Amerika Serikat sejak 2010-2013 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sindiran ini terasa personal dan semakin menebalkan sikap defensif pemerintah atas kritik yang dilayangkan oleh publik.
Perbandingan dan Pertanyaan Kritis
Sejak menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 hingga akhir Mei saat ini, Presiden Prabowo sudah melakukan kunjungan ke luar negeri sebanyak 49 kali dengan total tujuan 28 negara dan durasi 95 hingga 134 hari kunjungan. Hal ini jauh melampaui para pendahulunya. Presiden Jokowi yang menjabat selama sepuluh tahun sejak 2014-2024 tercatat “hanya” melakukan 58 kali kunjungan, yang mana fokus kunjungan dilakukan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi yang memang harus dihadiri oleh kepala negara.
Presiden SBY yang juga menjabat selama sepuluh tahun sejak 2004-2014 tercatat melakukan 8 hingga 9 kali kunjungan dalam setahun, yang mana jika ditotalkan secara kumulatif mencapai angka 86 kali kunjungan selama periode kepemimpinannya.
Dengan catatan 49 kali kunjungan hanya dalam satu setengah tahun kepemimpinan, Presiden Prabowo berpotensi melebihi intensitas kunjungan para pendahulunya hanya dalam satu periode kepemimpinan saja, bahkan tidak tertutup kemungkinan hanya dalam dua tahun kepemimpinan saja. Statistik ini mendedahkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara jujur oleh pemerintah; seberapa penting kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini? Sudah tepatkah argumentasi pemerintah yang disampaikan oleh Seskab Teddy?
Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab secara simplifikatif dengan menggunakan tolok ukur capaian investasi dari kunjungan yang dilakukan. Pertanyaan mendalam tersebut juga tidak memadai untuk dijawab dengan basis argumentasi situasi krisis global saat ini saja. Sangat mudah bagi publik untuk mendebat jawaban pemerintah.
Diplomasi akan terlalu sempit apabila dimaknai secara personal dengan mengabaikan ekosistem dan mesin diplomasi itu sendiri. Oleh sebab itu, menengok kembali pemaknaan diplomasi secara filosofis menjadi urgensi untuk dilakukan guna mengakhiri polemik yang terjadi saat ini.
Filosofi Diplomasi
Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai penerapan akal budi dan taktik dalam pengelolaan hubungan antarnegara yang dilakukan oleh para duta besar dan perwakilan resmi. J.G. Starke memaknai diplomasi sebagai pengelolaan hubungan internasional melalui negosiasi yang menjadi metode utama bagi para diplomat dan utusan resmi untuk mengurus berbagai kepentingan.
Dengan berpijak pada argumen-argumen tersebut, diplomasi sejatinya merupakan alat aktualisasi politik luar negeri yang dilakukan oleh mesin diplomasi yang dijalankan utamanya oleh para korps diplomatik. Artinya, diplomasi tidak harus secara langsung dilakukan oleh presiden selaku kepala negara, terlebih lagi diplomasi yang dilakukan oleh presiden secara protokoler akan mengangkut rombongan dalam jumlah besar yang akan menelan biaya besar.
Berbicara soal mesin diplomasi, Presiden Prabowo sejatinya dapat lebih mengoptimalkan peran para diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang diawaki oleh Menlu Sugiono. Menlu Sugiono yang tergolong baru dalam praksis diplomasi dapat memperkaya pengalaman dan mengasah intuisi diplomatiknya apabila lebih banyak diutus secara langsung dalam misi-misi diplomatik penting.
Berbicara dalam cakupan yang lebih luas, diplomasi juga dapat dilakukan oleh para wakil menteri yang berjumlah tiga orang, para direktur jenderal yang memiliki spesifikasi masing-masing sesuai dengan geografi politik global dan substansi politik luar negeri, bahkan oleh para duta besar sebagai perwakilan diplomatik di tiap-tiap negara. Kunjungan luar negeri masif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bukan saja meminggirkan peran mereka sebagai mesin administrasi saja, tapi juga menihilkan eksistensi mereka yang sekian puluh tahun berpengalaman dalam misi-misi diplomatik.
Pendekatan Multi-Jalur dan Pembelajaran dari Tiongkok
Kunjungan luar negeri atas nama diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo juga dapat dikritisi secara telak apabila menggunakan pendekatan diplomasi multijalur yang menjadi mekanisme diplomasi modern saat ini. Diplomasi dapat dilakukan oleh siapa saja, tak harus dilakukan oleh birokrat resmi. Diplomasi dapat dilakukan oleh pebisnis, misi-misi kebudayaan, perusahaan nasional berskala transnasional, bahkan oleh diaspora Indonesia di luar negeri.
Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang sangat masif ke luar negeri menjadi tidak relevan apabila menilik eksistensi mereka. Diplomasi Indonesia akan lebih efektif dan terjaga marwahnya apabila tidak harus dilakukan secara langsung oleh kepala negara, tapi secara efektif dilakukan oleh mesin-mesin diplomasi yang ada.
Selain itu, diplomasi adalah persoalan marwah negara. Diplomasi yang kurang jeli dan optimal dengan hanya bertumpu pada satu individu saja akan menjadi bahan bacaan diplomatik secara telanjang oleh negara-negara lain, terutama oleh kepala negara dari negara yang menjadi tujuan. Dengan masifnya kunjungan luar negeri yang dilakukan, artinya terlalu banyak kepentingan nasional Indonesia yang harus dipenuhi oleh kekuatan eksternal, dalam hal ini negara lain.
Mungkin Presiden Prabowo perlu belajar dari Xi Jin Ping yang berhasil menjadikan Tiongkok sebagai episentrum geopolitik global dengan menerima kunjungan dari banyak kepala negara di Beijing dalam beberapa bulan terakhir, terutama Donald Trump dan Vladimir Putin. Poinnya, akan lebih terhormat apabila Indonesia lebih banyak menjadi objek kunjungan, bukan subjek aktif dalam kunjungan luar negeri.
Boy Anugerah
Mantan Analis Kerja Sama Luar Negeri di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia & Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
