Menlu Sugiono (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia harus terus aktif membangun hubungan dengan berbagai negara di dunia.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas kritik diplomat senior Dino Patti Djalal mengenai tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat kepala negara.
Dalam keterangannya di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026, Sugiono menyambut baik setiap kritik dan masukan yang ditujukan kepada pemerintah selama disampaikan secara konstruktif serta berlandaskan fakta yang akurat.
"Terima kasih ya semua, saya kira semua saran, semua kritik dalam langkah perbaikan itu bagus, baik, tentu saja harus konstruktif. Tentu saja juga harus berdasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang saya kira akurat," ujar Sugiono.
Menlu menjelaskan, kehadiran Presiden dalam berbagai agenda internasional merupakan konsekuensi dari posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.
Karena itu, keterlibatan aktif dalam forum global tidak dapat dilepaskan dari amanat konstitusi dan kepentingan nasional yang harus diperjuangkan di tingkat internasional.
"Dan saya kira ya, apa yang saya dengar soal kunjungan Presiden ke luar negeri, secara konstitusi tersurat bahwa Indonesia merupakan bagian dari pergaulan internasional, bagian dari masyarakat dunia, dan ini menuntut suatu kehadiran di dunia internasional, pertama," kata dia.
Lebih lanjut, Sugiono menekankan bahwa arah diplomasi Presiden Prabowo sejak awal berpijak pada prinsip politik luar negeri yang netral dan bersahabat dengan semua pihak.
Prinsip tersebut, kata dia, tercermin dalam pandangan Presiden bahwa memperluas jaringan pertemanan internasional jauh lebih penting dibanding menciptakan permusuhan.
"Implementasinya atau konsekuensinya dari ini adalah, ya itu tadi kita harus hadir di banyak tempat, kita harus berkawan dengan semuanya, istilahnya kan kita harus gaul," tegasnya.
Sugiono juga membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden dilakukan tanpa perencanaan matang.
Menurutnya, setiap lawatan selalu didahului pembahasan diplomatik yang mendalam, termasuk penentuan substansi dan prioritas yang akan diperjuangkan Indonesia.
"Dan semua itu direncanakan dengan baik, semua itu didahului oleh diskusi diplomatik yang baik, Presiden menentukan, kita kasih saran, substansi-substansi dan prioritas yang perlu dibahas," pungkasnya.
