Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim saat tiba di Gedung KPK Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026. (Foto: RMOL/Jamaludin)
Jarum jam menunjukkan pukul 22.32 WIB ketika sebuah mobil dinas berhenti lurus di depan lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juni 2026.
Dari balik pintu, muncul sosok yang dalam 24 jam terakhir dicari-cari tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.
Malam ini, tidak ada setelan jas necis khas pejabat tinggi negara. Mantan Direktur Utama Krakatau Steel tersebut melangkah dengan kemeja batik bermotif gelap. Langkahnya tergesa, wajahnya tegang, kontras dengan keriuhan di sekelilingnya ketika puluhan wartawan merangsek maju memburu konfirmasi.
Suasana malam yang dingin mendadak berubah menjadi 'ring tinju'. Para pengawal pribadi dan ajudan sang Wamen mencoba memagari ketat bos mereka dari kepungan kamera.
Dorong-dorongan tak terhindarkan. Beberapa jurnalis bahkan harus memperkuat pijakan agar tak tumbang demi sepotret gambar.
Namun, Silmy memilih jalan sunyi; tak banyak kata-kata diucapkan saat tiba di depan meja resepsionis lembaga antirasuah.
"Ya begini saja, menyelesaikan agenda," singkat Silmy ditanya keberadaannya saat sedang sibuk dicari KPK.
Penyerahan diri Silmy Karim ini menjadi antiklimaks dari drama perburuan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait gurita suap izin tinggal (KITAS/KITAP) di Jakarta Barat yang menjalar hingga ke Bali dan Jawa Barat.
Namun di luar ranah hukum formal, ketukan pintu Silmy di KPK malam ini sejatinya sedang mengirimkan daya kejut luar biasa bagi tatanan kursi kabinet di Istana Negara.
Politik Tanpa KompromiSkandal yang menimpa Kementerian Imipas ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Ini adalah tusukan langsung ke jantung wibawa Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Mengapa? Karena Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan nomenklatur lembaga baru hasil pemekaran strategis yang dibentuk Presiden untuk membenahi carut-marut pintu masuk kedaulatan negara.
Ironisnya, belum genap dua tahun berjalan, kementerian baru ini justru langsung digulung badai korupsi sistemik yang menyeret pucuk pimpinannya.
Penyerahan diri Silmy Karim otomatis mengaktifkan tombol darurat di meja kerja Kepala Negara. Apalagi jika Silmy benar-benar distempel bersalah dalam kasus yang terjadi saat ia menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2023-2024.
Ditambah, Prabowo sudah berkali-kali menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa ia tidak akan menoleransi kebocoran uang negara hingga penyalahgunaan wewenang.
Satu hal yang kini menjadi kalkulasi rumit di internal koalisi adalah kompensasi politik. Silmy Karim selama ini dikenal sebagai figur profesional-teknokrat yang memiliki jaringan kuat di dunia usaha dan pemerintahan.
Namun di linimasa politik, publik tidak lagi sekadar menunggu status hukum sang Wamen, melainkan menanti seberapa cepat tinta pena dari meja Presiden Prabowo digoreskan untuk merombak barisan kabinetnya.
