Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Istimewa)
Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati perluasan kerja sama infrastruktur maritim antara kedua negara.
Kesepakatan ini dicapai dalam agenda Konsultasi Bilateral Kedua antara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Penasihat Presiden sekaligus Ketua Dewan Maritim Rusia, Nikolai Patrushev, di Moskow.
Bagi AHY, kerja sama tersebut sangat penting. Pasalnya, Indonesia memiliki kebutuhan mendesak atas integrasi konektivitas antarmoda guna menekan tingginya biaya logistik nasional karena Indonesia merupakan negara kepulauan.
AHY menyatakan, pengalaman Rusia di bidang teknologi maritim dan transportasi dinilai sejalan dengan kebutuhan infrastruktur Nusantara.
"Kerja sama ini tidak sekadar bertumpu pada hubungan diplomatik, tetapi bergerak menuju implementasi nyata di bidang ekonomi, konektivitas, teknologi, dan ketahanan wilayah," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Juni 2026.
Pertemuan ini menitikberatkan pada realisasi sejumlah rencana proyek strategis. Di sektor energi dan manufaktur, PT PAL Indonesia dan perusahaan pelat merah Rusia, Rosatom, tengah merampungkan nota kesepahaman untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Terapung (Floating Nuclear Power Plant/FNPP), menyusul penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) pada April 2026.
Pada sektor galangan dan logistik, PT PAL juga mematangkan kerja sama pembuatan kapal dengan Ak Bars Shipbuilding Corporation. Sementara itu, PT Pelindo tengah menindaklanjuti pengembangan armada kapal berkecepatan tinggi bersama CIFREX.
Dari sisi pemenuhan tenaga kerja, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Luar Negeri RI sedang menyiapkan skema pengiriman tenaga terampil dari sektor galangan kapal ke Rusia.
Guna memastikan seluruh rencana kerja tersebut tidak mandek, Indonesia dan Rusia resmi membentuk tiga kelompok kerja (Pokja) operasional. Pokja pertama ditugaskan untuk memacu pengembangan industri galangan kapal dan pelabuhan yang berkelanjutan.
Pokja kedua mengatur tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan Pokja ketiga difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset, serta pelatihan maritim.
Rangkaian kesepakatan ini merupakan manifestasi langsung dari Deklarasi Kemitraan Strategis yang sebelumnya disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pada Juni 2025.
