Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (tengah). (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto terlalu lama berada di luar negeri.
Menurutnya, setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden memiliki tujuan strategis dan dilaksanakan secara efisien sesuai kebutuhan.
Dasco menjelaskan, sejumlah lawatan Presiden yang terkesan mendadak umumnya dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan situasi yang berlangsung cepat dan membutuhkan keputusan atau komunikasi tingkat tinggi secara segera.
“Kalau kemudian dadakan, itu biasanya memang karena situasi yang memang harus membuat Presiden juga harus sesegera berangkat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.
Menurut Dasco, agenda kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa dinilai hanya dari frekuensi perjalanan. Ia menegaskan bahwa dinamika geopolitik dan kondisi global yang terus berubah menuntut kepala negara memiliki fleksibilitas dalam menjalankan diplomasi dan memperjuangkan kepentingan nasional.
Ketua Harian Partai Gerindra itu menilai berbagai masukan dan kritik terkait kebijakan luar negeri pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa ukuran efektivitas diplomasi tidak dapat ditentukan hanya dari banyak atau sedikitnya kunjungan yang dilakukan Presiden.
Dasco juga menolak anggapan bahwa Prabowo menghabiskan waktu terlalu lama di luar negeri. Menurutnya, setiap lawatan dilakukan dalam durasi yang relatif singkat dan difokuskan pada agenda-agenda yang dianggap penting bagi Indonesia.
“Kalau kita lihat kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya saja, kemudian membahas yang perlu-perlu, kemudian kembali,” ujarnya.
Sebelumnya, intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo menjadi sorotan publik.
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Prabowo tercatat telah melakukan puluhan kunjungan ke berbagai negara, sehingga memunculkan perdebatan mengenai urgensi dan efektivitas sejumlah lawatan tersebut.
Namun, pemerintah dan pendukungnya menilai aktivitas diplomasi itu merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
