Berita

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Prabowo Ingin Tata Kelola MBG Bersih dari Korupsi dan Kepentingan Kelompok

RABU, 03 JUNI 2026 | 12:41 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah berjalan sesuai tujuan, tanpa penyimpangan maupun konflik kepentingan.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengatakan Presiden menaruh perhatian besar terhadap tata kelola MBG karena program tersebut menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.


“Ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal. Tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan,” kata Dudung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Juni 2026. 

Menurut Dudung, sebelum mengambil keputusan pergantian pimpinan BGN, Presiden telah menerima berbagai laporan, masukan, serta hasil evaluasi terkait pelaksanaan program MBG di lapangan. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola dan menutup potensi celah penyimpangan.

Ia menilai pembenahan manajemen sangat penting agar pelaksanaan program tetap fokus pada peningkatan gizi masyarakat dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Manajemen ini memang harus kita atur sehingga tidak ada celah-celah penyimpangan yang dimanfaatkan oleh yang punya dapur, punya yayasan, bahkan SPPG-nya sendiri,” ujarnya.

Dudung mengaku pernah menemukan sejumlah ketidaksesuaian saat melakukan inspeksi lapangan. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan Presiden tidak didasarkan pada satu temuan tertentu, melainkan hasil evaluasi menyeluruh dari berbagai sumber informasi yang diterima pemerintah.

Menurutnya, Presiden menginginkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal dan bebas dari praktik yang menyimpang dari tujuan awal program.

“Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada, terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau,” tegas Dudung.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai penggantinya. Pergantian tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Negara pada Selasa (2/6/2026).

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya