Korpus BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) Indonesia. (Foto: Dok. Pribadi)
Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila dirayakan Korpus BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) Indonesia dengan menggelar diskusi kebangsaan di Banten pada Senin, 1 Juni 2026. Diskusi tersebut menyoroti urgensi program makan bergizi gratis (MBG) bagi masa depan bangsa.
Koordinator Pusat Korpus BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus menegaskan, program MBG harus dipahami sebagai investasi strategis negara dalam membangun kualitas manusia Indonesia dan bukan sekadar program bantuan sosial jangka pendek.
Menurut Yogi, semangat Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan sehingga kebijakan yang menyentuh pemenuhan gizi anak-anak merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam mewujudkan keadilan sosial.
"Bangsa yang besar tidak hanya dibangun dengan infrastruktur yang megah tetapi juga dengan kualitas manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi emas Indonesia," ujar Yogi.
Dalam perspektif kebijakan publik, Indonesia selama ini sudah mengenal
mandatory spending atau pengeluaran wajib negara pada sektor pendidikan sebesar 20 persen APBN serta sektor kesehatan sesuai undang-undang.
Yogi menilai program MBG layak diposisikan sebagai instrumen strategis serupa untuk memutus rantai stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kesehatan masyarakat, serta mendukung produktivitas ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Di sisi lain, aktivis mahasiswa ini juga menegaskan bahwa dalam negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, mengkritik program MBG bukanlah sebuah kesalahan karena kritik konstruktif sangat penting untuk mengawal kebijakan publik.
"Tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat adalah tujuan yang baik. Namun pelaksanaannya tetap harus diawasi, dievaluasi, dan dikritisi agar tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi rakyat," tuturnya.
Diskusi tersebut mengidentifikasi lima tantangan utama yang perlu diantisipasi pemerintah dalam eksekusi program MBG ke depan. Tantangan tersebut meliputi ketepatan data sasaran penerima manfaat, pemenuhan standar gizi yang berkualitas, transparansi anggaran untuk menghindari penyimpangan, pemerataan distribusi di wilayah 3T, hingga efisiensi pembiayaan agar tidak mengganggu sektor strategis lain di APBN.
Sebagai bentuk kontribusi pemikiran, Korpus BEM PTMA Indonesia menyodorkan sejumlah rekomendasi konkret kepada pemerintah.
Mahasiswa mendesak adanya penguatan pengawasan publik dengan melibatkan akademisi dan media, digitalisasi sistem pelaporan data secara transparan, serta pelibatan petani, nelayan, dan UMKM lokal dalam rantai pasok pangan untuk menggerakkan ekonomi daerah.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi berkala berbasis data indikator penurunan stunting serta memperkuat edukasi gizi bagi keluarga.
Menutup diskusi, Yogi mengajak semua pihak untuk memaknai Hari Lahir Pancasila sebagai ruang dialog dan partisipasi aktif yang sehat. Menurutnya, mendukung MBG tidak berarti menutup ruang kritik, begitu pula sebaliknya.
"Pancasila mengajarkan musyawarah dan keadilan sosial. MBG harus kita dukung sebagai ikhtiar membangun SDM Indonesia, namun juga harus kita kawal melalui kritik yang objektif, evaluasi yang jujur, dan solusi yang konstruktif," pungkas Yogi.
