Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekanroputri bergandengan tangan. /repro YouTube Setrpres
Momen kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6), menarik perhatian publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketika kedua tokoh nasional tersebut tampak bergandengan tangan usai mengikuti rangkaian acara.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim, menilai momen tersebut merupakan peristiwa yang wajar dalam sebuah acara kenegaraan yang mengedepankan nilai persatuan dan kebersamaan.
"Tidak ada yang istimewa dari aksi gandeng tangan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. Itu sebatas gandeng tangan simbolik," kata Wildan kepada RMOL, Selasa 2 Juni 2026.
Menurutnya, suasana akrab yang ditunjukkan kedua tokoh tersebut merupakan hal yang lazim terjadi dalam momentum kebangsaan yang mempertemukan para pemimpin dan tokoh nasional.
"Itu gandeng tangan biasa. Sebatas aksi spontan untuk mencairkan suasana yang memang seharusnya cair," lanjutnya.
Wildan menjelaskan, dalam acara kenegaraan seperti peringatan Hari Lahir Pancasila, seluruh tokoh yang hadir diharapkan menampilkan sikap kompak, ramah, dan mengedepankan semangat persatuan. Karena itu, ia memandang kebersamaan Prabowo dan Megawati sebagai cerminan hubungan yang saat ini berjalan baik dan kondusif.
"Untuk saat ini, Prabowo dan Megawati bisa dibilang sama-sama asyik. Jabatan Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pembina BPIP juga masih dipertahankan hingga sekarang. Jadi, gandengan tangan keduanya merupakan peristiwa yang natural," ujarnya.
Ia menambahkan, hubungan yang harmonis antartokoh bangsa penting untuk menjaga suasana politik tetap sejuk di tengah berbagai tantangan nasional yang dihadapi Indonesia.
Meski demikian, Wildan mengingatkan bahwa setiap pemimpin tetap memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola pemerintahan.
"Menyatukan tangan dua tokoh politik bisa dengan mudah dilakukan. Yang sulit adalah menyatukan pandangan dan cara pandang dalam mengelola negara Indonesia yang memiliki persoalan begitu kompleks," jelasnya.
Menurut Wildan, keharmonisan hubungan antarelite politik tidak serta-merta menghilangkan dinamika kompetisi yang menjadi bagian dari sistem demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tetap dapat dikelola dalam bingkai persatuan dan kepentingan bangsa.
"Sebagai presiden, Prabowo tentu ingin menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan saat PDIP memimpin pemerintahan selama sepuluh tahun," pungkas Wildan.