Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2025. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

PDIP Khawatir Nilai Pancasila Tergeser Oligarki

SENIN, 01 JUNI 2026 | 15:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pancasila harus dijadikan sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.

Sebab, sejak awal dicita-citakan sebagai instrumen perubahan struktur perekonomian, politik, dan budaya agar tidak lagi melahirkan praktik penindasan di tengah masyarakat.

"Ya tadi kan kami menyampaikan beberapa contoh pertanyaan kritis dan reflektif sebagai suatu bentuk kontemplasi kita bahwa Pancasila itu mencita-citakan perubahan struktur perekonomian, struktur politik, struktur budaya agar tidak ada lagi penindasan,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2025.


Ia menegaskan, makna kemerdekaan yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sebatas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Lebih dari itu, kemerdekaan juga harus diwujudkan dalam kesempatan yang setara bagi rakyat untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraan.

"Kemerdekaan itu harus diwujudkan. Dalam kemerdekaan itu tidak hanya berserikat, berkumpul, bersuara tapi juga kemerdekaan untuk berusaha,” jelasnya.

Atas dasar itu, Hasto menilai negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi inisiatif dan aktivitas ekonomi rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang perekonomian.

"Jadi aspek inisiatif usaha ekonomi rakyat yang difasilitasi oleh pemerintahan negara itu harus diwujudkan sebagai bagian dalam keadilan di bidang perekonomian,” ujarnya.

Hasto mengaku khawatir berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari bergesernya semangat Pancasila dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, sistem ekonomi yang seharusnya mengedepankan kekuatan rakyat mulai tergantikan oleh dominasi kelompok oligarki.

"Kami sangat khawatir di dalam berbagai persoalan perekonomian saat ini ini akibat makna dari Pancasila sebagai upaya membangun sistem perekonomian yang berkeadilan yang mengedepankan kekuatan rakyat itu diganti oleh kekuatan oligarki,” pungkasnya.


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya