Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026. (Foto: Istimewa)
Kasus dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat akan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juni 2026.
Sidang perdana tersebut menghadirkan pihak juri dan pembawa acara (MC) sebagai pihak yang berperkara. Sidang ini digelar atas perkara nomor 335/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst dengan nama penggugat David Tobing dengan tergugat 1 Ahmad Muzani, tergugat 2 Dyasita Widya Budi, tergugat 3 Indri Wahyuni, dan tergugat 4 Shindy Luthfiana.
Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah menilai hakim yang memimpin sidang perkara ini perlu mempertimbangkan upaya-upaya MPR RI sebagai penyelenggara menyelesaikan polemik tersebut. Salah satunya, menempuh jalan damai dengan para pihak yang dirugikan dari keteledoran juri.
"Namun jika perkara ini pun naik hakim tentu perlu mempertimbangkan bahwa telah terjadi perdamaian menyelesaikan kasus ini oleh masing-masing pihak," kata Firman saat dihubungi, Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.
Kendati begitu, Firman memandang majelis hakim kemungkinan akan mempertimbangkan untuk mengabulkan salah satu gugatan dari penggugat, di mana dalam petitumnya Ahmad Muzani selaku Ketua MPR diminta memberhentikan secara tidak hormat Dyasita Widya Budi dan Indri Wahyuni.
"Juri semacam ini dapat diberikan sanksi dengan tidak diikutsertakan kembali dalam kegiatan serupa sebagai bentuk sanksi sosial atau dikualifikasikan yang dikenal saat ini sebagai
cancel culture," katanya.
Di sisi lain, Firman yang juga Managing Partner di firma hukum Firmansyah Yasin & Partners (FYP Law Firm) itu mengaku tak sepakat bila penggugat menyeret MC LCC MPR dalam perkara ini.
"Saya merasa kurang sepakat dan berlebihan karena apa pun yang disampaikan tidak berpengaruh terhadap jalannya dan hasil perlombaan," katanya.
"Kecuali mantan juri dalam kegiatan tersebut yg merugikan secara hukum hak dari SMAN 1 Pontianak memang perlu diberikan suatu terapi kejut atas tindakan yang dilakukan yang seharusnya dapat berlaku profesional dan bijaksana selaku juri tingkat nasional," sambung Firman.
Firman menganggap wajar bila perkara ini berujung ke meja hijau, termasuk memasukkan nama Ahmad Muzani sebagai pihak tergugat. Gugatan yang dilayangkan ke PN Jakpus merupakan hak konstitusional setiap orang dalam hak menggunakan fitur hukum.
"Dapat dipahami jika menarik Ahmad Muzani dalam rangka memenuhi syarat gugatan para pihak tersebut, namun tentunya kapasitasnya bukanlah sebagai pribadi tapi lembaga yang mengadakan," tandasnya.
