Anies Baswedan. (Foto: istimewa)
Tokoh nasional, Anies Baswedan, menilai pemerintah perlu mengedepankan transparansi, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan berbasis data dan pandangan para ahli dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia.
Menurut Anies, ketika muncul potensi ancaman terhadap perekonomian, pemerintah tidak boleh mengabaikan realitas yang ada. Sebaliknya, langkah yang diambil harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.
"Ketika menghadapi potensi ancaman, keputusan yang dilakukan harus mengenal beberapa prinsip dasar," kata Anies lewat kanal Youtube miliknya, dikutip Minggu, 31 Mei 2026.
Ia menegaskan bahwa pandangan para ahli memang tidak selalu seragam. Namun, menurutnya, pemerintah tidak bisa menyusun kebijakan tanpa landasan data dan masukan dari kalangan pakar.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada sikap penyangkalan atau denial ketika menghadapi persoalan ekonomi.
Yang lebih penting, kata dia, adalah membangun komunikasi yang berkelanjutan sehingga masyarakat mengetahui bahwa negara memantau situasi, peduli terhadap kondisi rakyat, dan jujur dalam membaca tantangan ke depan.
"Negara memantau, negara caring pada masyarakat, dan negara apa adanya membaca ke depan. Dari situ muncul yang disebut trust atau kepercayaan," ujarnya.
Menurut Anies, kepercayaan merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebab, kebijakan pemerintah pada akhirnya akan direspons oleh para pelaku usaha yang memiliki keputusan bisnis masing-masing dan tidak berada dalam kendali langsung pemerintah.
"Policy apa pun yang dikerjakan pemerintah pada akhirnya akan dirujuk oleh para pelaku usaha. Karena itu kepercayaan menjadi sangat penting," tuturnya.
Anies menambahkan, salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi adalah nilai tukar rupiah.
Karena itu, upaya menjaga stabilitas mata uang nasional sejatinya tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
"Nilai tukar itu mencerminkan kepercayaan. Kalau bahasa sopannya mengembalikan nilai tukar rupiah, terus terangnya adalah mengembalikan kepercayaan," pungkasnya.
