PRESIDEN RI Prabowo Subianto beserta Menlu Sugiono dan Sekretaris Kabinet telah kembali ke Tanah Air. Di tengah kabar mengurungkan lawatan lanjut ke Roma, Budapest, dan Wina.
Bercermin sekilas, misi kunjungan kerja apalagi agenda kenegaraan Presiden RI keluar negeri sepatutnya memang direncanakan secara matang, agar langkah diplomasi perjalanan Presiden RI, berlangsung tepat guna. Tidak boleh ada yang meleset agar tercapai sasaran dan deliverables diperoleh secara maksimum.
Perlu Koreksi
Untuk itu setiap perjalanan membutuhkan perencanaan matang dan melibatkan banyak pihak, karena setiap perjalanan kepala negara membutuhkan biaya APBN yang besar.
Dino Patti Djalal dalam video vlog terbaru yang beredar 29 Mei kembali menggugah Presiden RI dengan 5 saran, untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri, bertindak lebih efisien dengan perencanaan panjang, agar tercapai sasaran dari setiap langkah diplomatik. Cukup banyak Dino menyampaikan pandangan kritis, sejatinya dalam rangka melindungi misi lawatan Presiden RI.
Menlu Sugiono jangan lepas tangan, seharusnya mampu menyiapkan perencanaan perjalanan Presiden RI lebih baik, rinci mencatat target, lawatan ke-4 kalinya ke Paris ini.
Apa jualan utama yang disodorkan pada Macron, saat lawatan ke empat ini? Apa yang berbeda dengan jualan di lawatan sebelumnya?
Publik mendengar rombongan tiba di Paris Selasa, dan jadwal resmi pertemuan baru digelar hari Kamis.
Rasa kepo, ada jeda waktu 2 hari, tanpa penjelasan agenda pertemuan Presiden, yang berbuntut menambah biaya hotel bagi tim paspam pendahulu, konsumsi, uang perjalanan bagi delegasi hingga parkir pesawat.
Itu semua tampak mengganggu prinsip efisiensi karena membebani anggaran ratusan juta bahkan milyaran rupiah.
Di sisi lain, jangan pula menampakan kemewahan pada program elitis, demi konglomerat dan kepentingan pengusaha besar sudah yang kaya raya.
Publik di Tanah Air menunggu puncak hasil lawatan ke-4 ini. Kita tidak mendengar Macron atas nama Pemerintah Prancis menambah ratusan beasiswa untuk warga Indonesia belajar di Prancis atau memberi kemudahan dan jatah bagi anak muda Indonesia untuk magang dan bekerja di perusahaan Prancis yang besar, Airbus misalnya.
Setelah empat kali lawatan, tak juga kita mampu menggebrak Pemerintah Prancis untuk memberi status bebas visa terbatas (30 hari) misal, bagi WNI ingin berlibur masuk Eropa lewat pintu bandara Charles De Gaulle Prancis.
Tak juga terdengar Kepolisian Prancis memberi kesetaraan berlakunya SIM A Indonesia bagi WNI (diaspora) di Prancis.
Sementara Belgia misal bisa memberi kesetaraan, dengan menukar SIM A dari Indonesia ke SIM Belgia yang berlaku untuk seluruh Uni Eropa, bagi WNI yang menetap di Belgia. Perjuangan fenomenal KBRI Brussels melakukan penyetaraan ini perlu diikuti oleh perwakilan RI lainnya.
Perjuangan KBRI Brussels pada masa Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema dan kepala bidang protokol konsuler, Sigit Widyanto, seharusnya menginspirasi dan memicu lawatan Presiden RI ke mancanegara--bisa memberi manfaat konkret bagi masyarakat, terutama soal kemudahan visa masuk Uni Eropa dan izin mengemudi.
Masih banyak daftar kepentingan WNI yang seharusnya bisa diperjuangkan Presiden RI saat melakukan lawatan. Bukan hanya urusan mencari cuan, investasi, uang besar hanya untuk dinikmati justru oleh bisnis para pengusaha besar dan konglomerat yang kaya raya.
Banyak urusan masyarakat yang perlu diperjuangan pada pihak Prancis. Misal kita berikan visa on arrival (VOA), secara timbal balik dan prinsip kesetaraan Prancis harus memberi perlakuan yang sama. Pemerintah RI seharusnya menyadari dan menuntut hal yang sama. VOA bagi WNI yang ingin berlibur ke Prancis.
Di tingkat elite para pejabat tinggi berikut para pengusaha kaya, hubungan kedua negara, Prancis-Indonesia tampak begitu cair.
Namun bagi masyarakat biasa meminta visa untuk promosi bisnis di level UKM dan perjalanan ke Perancis, selain banyak persyaratan juga kadang masih menghadapi diskriminasi. Hal ini harus menjadi catatan di depan mata.
Tawarkan Bahasa Indonesia, selain Dagang
Banyak hal menarik dan penting untuk disimak dari lawatan diplomatik ke luar negeri ini.
Pertama, lawatan ke-4 kalinya ke Paris berjumpa dengan Macron, mengulang persis misi-misi sebelumnya, di satu sisi tampak menguntungkan tuan rumah, dan di sisi lain justru bagi Indonesia mengundang kontroversi pemborosan anggaran berikut duplikasi yang membuat Prancis merasa diperlukan dan sangat penting bagi Indonesia.
Lawatan ke-4 kalinya ke Paris, dalam deret waktu berdekatan, hampir setiap bulan--mohon maaf, menurut pendapat saya, sama sekali tidak memberikan hasil--istilah diplomatiknya deliverables yang menguntungkan Indonesia, tapi lucunya justru menguntungkan tuan rumah, Prancis,--yang disowani 4 kali itu.
Coba kita telisik. Bagaimana tidak. Presiden Macron tanpa perlu bersusah payah menyiapkan anggaran yang besar untuk melakukan misi dagang--berkunjung marathon beberapa kali ke Jakarta dan melakukan bisnis meeting--ternyata tanpa promosi. Indonesia memberi tanpa diminta, menyuarakan akan mengimpor daging dan susu dari Prancis. Tanpa Macron mengatakan publik di Tanah Air juga tahu bila minuman anggur lezat datangnya dari Prancis.
Mengimpor daging dan susu dari Prancis saat nilai kurs rupiah terhadap mata uang Euro adalah Rp20.755 itu adalah hadiah besar--tidak saja bagi petani susu yang dan peternak sapi Prancis yang sebenarnya disubsidi Presiden Macron--tapi juga untuk kinerja ekspor Perancis ke Indonesia, tanpa perlu melakukan promosi dagang yang mahal ke Indonesia.
Tak kalah aneh, oleh-oleh dari kunjungan 4 hari (terlalu lama, dan dilakukan oleh pejabat tertinggi di Indonesia) untuk misi hanya membeli daging dan susu. Uniknya, Menteri Perdagangan RI pun tidak perlu hadir untuk ikut berjabat tangan deal mengimpor daging dan susu, saat mendampingi Presiden RI.
Di tengah deal itu, oleh-oleh yang paling mengesankan dari Paris adalah saat Pak Presiden RI menginstruksikan (entah kepada siapa) untuk mewajibkan siswa sekolah belajar Bahasa Prancis.
Amat membanggakan sesungguhnya, bila Presiden RI dapat menyusun program bagi siswa sekolah dasar di Prancis hingga tamat SMA, seperti di Australia, untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasa negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, yang digunakan lebih dari 280 juta penduduknya. Bahasa yang strategis di ASEAN untuk masa mendatang.
C'est une bonne raison et realisable. Son Excellence Monsieur le President.
Perjalanan diplomasi ke Paris kali ini ibarat melempar bumerang, terbang berbalik, justru kita akan mengimpor daging dan mengimpor bahasa Prancis.
Diplomasi Jakarta-Paris hingga keempat kali--sekalipun bumerang dilempar berbalik membawa tambahan Rp61 triliun dari deal komitmen para pengusaha kakap Prancis--tidak menghilangkan jejak kontroversial nya. Pertanyaan publik belum sepenuhnya terjawab.
PLE PriatnaAnalis geostrategis, diplomasi dan politik luar negeri, mantan diplomat, pengasuh pondok Center for Diplomacy-Jakarta.
