Israel Murka Masuk Daftar Hitam Kekerasan Seksual

Kementerian Luar Negeri Israel mengecam keras keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaporkan memasukkan Israel ke dalam “daftar hitam” terkait dugaan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. 

Dalam unggahannya di .edia sosial X, Israel mengarahkan langsung kritik keras kepada Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Mereka menuduh PBB di bawah kepemimpinan Guterres semakin berubah menjadi “platform propaganda” anti-Israel.

“Selama bertahun-tahun, PBB semakin menjadi platform propaganda melawan Israel. Di bawah Sekretaris Jenderal Guterres, tren ini mencapai titik terendah baru,” tulis Kementerian Luar Negeri Israel, dikutip Jumat 29 Mei 2026.

Israel juga menuduh Guterres gagal secara moral karena dianggap menciptakan “kesetaraan palsu” antara Israel dan Hamas. Pemerintah Israel menyinggung serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menurut mereka disertai aksi kekerasan seksual terhadap warga Israel.

Menurut Israel, PBB justru lebih sibuk membangun narasi yang dianggap merugikan Israel dibanding mengecam Hamas secara tegas. Pemerintah Israel menilai sikap tersebut hanya menguntungkan kelompok jihad dan semakin merusak kredibilitas PBB di mata dunia.

Dalam unggahan lainnya, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut laporan terbaru PBB akan menjadi “noda yang tidak terhapus” dalam warisan kepemimpinan Guterres. Israel juga menuduh sang sekretaris jenderal “mengarang kebohongan” terhadap negara mereka.

Laporan tahunan PBB tentang kekerasan seksual dalam konflik bersenjata memang biasanya dibagikan lebih dulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan secara resmi. Sebelumnya, pada Agustus 2025, PBB sudah memperingatkan bahwa Israel berpotensi dimasukkan dalam daftar pihak yang diduga bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

Di tengah polemik tersebut, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya tetap membuka jalur komunikasi dengan Israel.

“Dari pihak kami, pintu sekretaris jenderal tetap terbuka,” kata Dujarric.

Guterres sendiri dijadwalkan mengakhiri masa jabatan keduanya sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada akhir tahun ini. Setelah itu, Dewan Keamanan PBB akan mulai menentukan calon penggantinya.