MESKI di Pilpres 2024, Anies R. Baswedan di posisi kedua dengan 26 persen atau 40 juta suara. Itu sudah sebagai vote safe pole position. Untuk menjalankan race start yang baik dan strategis di balapan Pilpres 2029. Apalagi, vote poll itu merupakan vote equal quality and no fake. Alias, hasil dari proses clean and fairness vote election juga.
Suara bermutu dan bersih tak bernoda kecurangan. Sekaligus, sebagai bagian suara politik terbesar merepresentasikan kelas menengah Indonesia.Masyarakat cerdas yang berkesadaran, berkewarasan dan akal sehat alias melek politik.
Maka, mereka itu terdiri dari kaum komunitas masyarakat madani yang berekonomi mandiri; kelas intelektualitas representasi kaum akademisi kampus; komunitas masyarakat amicus curiae berkesadaran hukum, etika, moral berorientasi berkeadilan; para ormas dan aktivis lingkungan, hukum, dan sosial; kelompok, komunitas dan organisasi taat religiusitas dari pelbagai agama. Bahkan, dari generasi mahasiswa, terpelajar milenial gen Z dan masyarakat kaum buruh.
Seluruhnya memiliki daya energi tergerak. Bervisi perintis, pembaharu dan lokomotif perannya. Fungsinya memunculkan daya dorong dan
endorsement terjadinya gerakan revolusi perubahan politik besar untuk memunculkan gelombang kemenangan pembaharuan.
Bakal menuai misi tidak sebagai sekedar jargon propaganda di istana menara gadingnya. Bakal mampu menularkannya di keseluruhan lini masa struktural ke bawah membumi populis. Kemudian bertunas merambat secara horizontal di publik. Termasuk, menyentuh di altar floating mass dan grassroot, nantinya. baik di kota maupun desa.
Dengan lini jaringan komunikasi dan informasi digital internet via media-media sosial, podcast,
event off line “desak Anies” yang sangat sukses dan baik menunjukkan dinamika demokratisasi di kampanye pilpres lalu dll, sebagai alat-alat komunikasi kampanye dan tularnya.
Semuanya dalam bentuk dialog, pernyataan, opini, diskusi, dialektika dan diskursus terbuka. Keluarannya membangun keniscayaan kebebasan nilai serta menegasikan cakupan norma dan wawasan hukum demokratisasi konstitusional.
Yang jelas, Pilpres 2024 itu bagi Anies boleh dibilang sebagai upaya menanam benih. Untuk menyimpan dan menambah serta memicu keyakinan. Muaranya, ada harapan untuk mewujudkan tatanan perubahan dan pembaharuan radikal.
Dari segala bentuk puritanisme dinasti politik yang kian semakin menebal. Itu menjadi sinyal menandai semakin menguatkan betapa lekatnya lem barisan politik status quo.
Akibatnya, berupa
legacy kroni, koloni dan geng serta mafia yang hanya berakibat buruk merusak nyata tatanan sosial politik. Menjadikan kontrol politik demokrasi Trias Politika semakin berkarat fungsinya. Yang seharusnya semakin sehat menandai dinamika progresivitas setiap langkah kemajuan Indonesia. Malah, terkini dalam kondisi sebaliknya, sebagai korosif politik pesakitan.
Dan 2029 itu, Anies dan PGR adalah jawaban atas tumbuhnya berkelanjutan pergerakan berkemajuan moderasi perubahan dan pembaharuan radikal. Untuk melawan dan merestorasi kekacauan sejarah politik Indonesia cenderung semakin menyimpang. Yang telah dibekukan oleh para dinasti politik itu: warisan Soekarno-Megawati-Puan Maharani; Soeharto-Prabowo; SBY-AHY; dan Jokowi-Gibran Rakabuming Raka-Kaesang.
Para dinasti inilah sebenarnya yang mencetak proses persalinan kelahiran secara berkelanjutan elite oligarki politik dengan kemunculan koalisi partai oligarki, semacam KIMPLUS itu. Yang akan mudah dicaplok oleh para oligarki ekonomi untuk memainkan politik
rent seeking berbarter proyek konglomerasi oligarki lagi.
Persiapan untuk itu ARB sudah menyusun formasi konstruksi gerakan rakyat yang dimobilisasi oleh Partai Gerakan Rakyat. Ketika MK sudah merevisi aturan Presiden Treshold hingga 5 persen sekalipun, dari pijakan captive market yang telah diperolehnya di 2024 lewat ketokohan personal Anies, PGR bakal tumbuh subur.
Itu dikarenakan PGR, berjalan, berkembang dan bertunas di kota maupun desa nantinya berdasarkan
political voluntary alias politik kesukarelaan,
no money politic movement.Justru, itu akan menjadi paradoks dari kebanyakan cara berjalannya roda partai pada umumnya. Apalagi, partai koalisi dinasti oligarki yang berkuasa terbiasa menebar jaring dengan menyebar endemi kecurangan dengan menaruh komersialisasi dan
money politics (korupsi), serta kolusi dan nepotisme.
Maka, seolah menjadi kelaziman bergeraknya partai eksis lainnya akan selalu dengan modus uang. Oleh PGR masyarakat diberikan kesadaran dan disadarkan akan bahayanya serbuan “pork barrel political” dari koalisi partai oligarki. Yang lazim dibiayai hasil
rent seeking para konglomerasi oligarki itu akan merugikan bagi rakyat sendiri. Khususnya, ditekankan kepada masyarakat rentan di desa yang masih belum melek politik.
Masyarakat desa sampai harus bisa menilai bahwa itu haram hukumnya dan harus menjadi terlarang. Selayaknya publik di kota pun melawan. Daripada dikarenakan dari akibat inilah jadi sumber biang kerok sesungguhnya atas munculnya proses pengikisan dan penghancuran asas kedaulatan rakyat. Bahkan, keyakinan adanya “Vox Populi Vox Dei”.
Itulah suatu tantangan 2029 saat ARB dan PGR beramai-ramai memukul kentongan serempak dan serentak bersama rakyat di seluruh penjuru tanah air. Menandai revolusi kemenangannya mengubah Indonesia secara radikal berbaharu dan berkemajuan.
No oligarch, no dynasty and no corruption, collusion and nepotism. Dairy Sudarman
Pemerhati politik dan kebangsaan
